Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Penerbitan 10 Juta Sertifikat Halal UMKM Terganjal Verifikasi Data

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerbitan 10 Juta Sertifikat Halal UMKM Terganjal Verifikasi Data

Pekerja menyelesaikan pembuatan kue donat di salah satu UMKM donat latela Desa Kampung Keuramat, Banda Aceh, Aceh, Selasa (18/1/2022). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengalami kendala dalam menerbitkan sertifikasi halal bagi 10 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tantangan yang dihadapi adalah sulitnya melakukan pendataan secara valid terhadap 10 juta UMKM yang ada.

Merespons hal ini, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bakal berkoordinasi dengan Kemenkop UKM dan Kemenkeu untuk membantu penghimpunan data UMKM. Data akan dikumpulkan dari daftar penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penyaluran kredit ultra mikro dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

"Data ini akan melengkapi data UMKM bagi BPJPH karena lebih mudah diverifikasi oleh pihak bank," kata Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma saat menerima Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Jumat (21/1).

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sebagai informasi, BPUM disalurkan kepada 12,8 juta pelaku UMKM pada 2021 lalu. Kemudian, Kemenkop UKM merekam 7,3 juta data pelaku UMKM yang menerima KUR. PIP Kemenkeu memiliki 1,96 juta pelaku UMKM yang menerima pembiayaan UMi.

Panutan menjelaskan, KSP sendiri terlibat dalam pengawalan penyaluran BPUM, yakni bansos UKM dalam program PEN. KSP juga terlibat dalam pembangunan basis data tunggal UMKM pada tahun 2021 dan 2022 bersama Kemenkop dan BPS. Apalagi, lanjut Panutan, program sertifikasi 10 juta UMKM melibatkan banyak pihak di lingkungan pemerintah dan nonpemerintah.

"Maka, kami juga akan membantu mengkomunikasikan program ini, baik melalui fasilitasi pertemuan di Jakarta ataupun memastikan koordinasi para pihak terkait saat kunjungan ke daerah," kata Panutan.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Sebagai informasi, program sertifikasi untuk 10 juta UMKM ini ditargetkan untuk pelaku UMK terutama di sektor yang berisiko rendah dari aspek halal yaitu makanan, minuman, penyembelihan dan jasa penyembelihan (RPH, RPU, jasa penyembelihan hewan, warung makan, restoran, dapur hotel, food court di mal, dan e-commerce). (sap)

Topik : UMKM, sertifikasi halal, sertifikat halal, e-commerce, omzet, PTKP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian