Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap, Kini Pembelinya Kena Ciduk DJP

A+
A-
8
A+
A-
8
Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap, Kini Pembelinya Kena Ciduk DJP

Ilustrasi.

TANGERANG SELATAN, DDTCNews - Penyidik Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak (DJP) Banten menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial FH ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan.

Penyerahan FH merupakan bagian dari upaya hukum yang dilakukan DJP atas serangkaian tindak pidana yang sudah ditindak sebelumnya.

"Penegakan hukum atas tindak pidana perpajakan dengan tersangka FH ini merupakan kelanjutan rangkaian upaya penegakan hukum atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh tersangka JDG, SGT, LH dan SM yang telah divonis terlebih dahulu," ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang, dikutip Jumat (14/1/2022).

Baca Juga: Waduh, 3 Perusahaan Migas Diperiksa karena Palsukan Faktur Pajak

FH sebagai direktur PT HKS ditengarai menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif tersebut diperoleh dari PT MPS, PT YGS, dan PT TCS untuk dijadikan sebagai penguran pajak.

"FH melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2017 yang menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara sebesar Rp1,53 miliar," ujar Sahat.

Sebagaimana diatur pada Pasal 39A UU KUP, setiap orang yang menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif terancam hukuman penjara selama 2 tahun hingga 6 tahun serta denda sebesar 2 kali lipat hingga 6 kali lipat jumlah pajak pada faktur pajak.

Baca Juga: Peringatan DJP: Segera Lunasi Utang Pajak Sebelum 'Hard Collection'

Penyerahan tersangka yang dilakukan diharapkan dapat memberikan efek jera dan memberikan efek gentar bagi wajib pajak yang memiliki niat melakukan hal yang sama.

"Ini memberikan peringatan terhadap para pelaku lainnya sehingga akan berimbas dalam mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN," ujar Sahat.

Baca Juga: Pasutri Tersangka Pengguna Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejari
Topik : penegakan hukum, pengawasan pajak, pemeriksaan pajak, faktur pajak fiktif, faktur pajak, Banten

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Januari 2022 | 18:05 WIB
KP2KP BENGKAYANG

Gali Potensi PPN Atas KMS, Petugas Pajak Datangi Pemilik Bangunan

Kamis, 06 Januari 2022 | 17:30 WIB
INDIA

Kurang Bayar Pajak, Xiaomi Dapat Surat Tagihan Rp1,26 Triliun

Kamis, 06 Januari 2022 | 15:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kemplang Pajak Rp1,6 Miliar, Tersangka Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Januari 2022 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

3 Tahun Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Tersangka Diserahkan ke Kejari

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap