PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pemprov Bersiap Pungut Pajak Alat Berat, Potensinya sampai Rp 2 Miliar

Muhamad Wildan | Senin, 27 Mei 2024 | 11:45 WIB
Pemprov Bersiap Pungut Pajak Alat Berat, Potensinya sampai Rp 2 Miliar

Ilustrasi. Sejumlah alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (24/5/2024). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

TANJUNG SELOR, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara tengah bersiap untuk mengimplementasikan pengenaan pajak alat berat pada tahun depan.

Kepala Bapenda Kalimantan Utara Tomy labo mengatakan pajak alat berat akan dipungut berdasarkan Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saat ini, pergub terkait dengan teknis pemungutan masih dalam proses penyusunan.

"Pergub nanti mengatur tentang tata laksana atau petunjuk teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu juga mengatur penyusunan nilai jual alat berat (NJAB)," katanya, dikutip pada Senin (27/5/2024).

Baca Juga:
Coretax DJP, Produk Layanan yang Dihasilkan Dapat Langsung Diunduh

Tomy menuturkan NJAB akan diatur secara lebih terperinci pada peraturan menteri dalam negeri (permendagri). Dengan demikian, Pemprov Kalimantan Utara akan menetapkan NJAB sejalan dengan koridor dalam permendagri tersebut.

"Hasil kunjungan kerja di Jawa Timur dan Jawa Barat, kami studi tiru untuk mengantisipasi [NJAB melalui permendagri], yakni melalui Pergub tentang harga pasaran umum NJAB," ujar Tomy seperti dilansir benuanta.co.id.

Apabila pajak alat berat diterapkan, tambahan penerimaan pajak yang diterima oleh pemprov ditaksir mencapai Rp2 miliar per tahun. Nominal tersebut masih bisa ditingkatkan lewat penggalian potensi di lapangan.

Baca Juga:
Tahukah Anda, Karpet Pernah Kena Pajak Barang Mewah?

"Potensi pajak alat berat berdasarkan database yang kita punya dan dari teman-0teman UPT itu sekitar Rp2 miliar, tapi secara fisik bisa kita naikkan dari target itu," tutur Tomy.

Sebagai informasi, pajak alat berat merupakan jenis pajak daerah baru yang merupakan kewenangan pemprov sebagaimana diamanatkan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Baca Juga:
Laba yang Diterima Perusahaan Ventura dari UMKM Dibebaskan dari Pajak

Pemprov memiliki kewenangan untuk mengenakan PAB dengan tarif maksimal 0,2% dari NJAB. Adapun NJAB ditetapkan oleh Kemendagri berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat.

Besaran PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan atau penguasaan alat berat secara sah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 17 Juni 2024 | 21:37 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Produk Layanan yang Dihasilkan Dapat Langsung Diunduh

Senin, 17 Juni 2024 | 20:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda, Karpet Pernah Kena Pajak Barang Mewah?

Senin, 17 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ahli Waris Ada Banyak, WP Warisan Belum Terbagi Boleh Lebih dari Satu?

BERITA PILIHAN
Senin, 17 Juni 2024 | 21:37 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Produk Layanan yang Dihasilkan Dapat Langsung Diunduh

Senin, 17 Juni 2024 | 20:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda, Karpet Pernah Kena Pajak Barang Mewah?

Senin, 17 Juni 2024 | 20:00 WIB KEPABEANAN DAN CUKAI

Tahukah Anda, Bea Cukai Punya Unit Berisi Anjing Pelacak?

Senin, 17 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ahli Waris Ada Banyak, WP Warisan Belum Terbagi Boleh Lebih dari Satu?

Senin, 17 Juni 2024 | 14:00 WIB PENEGAKAN HUKUM

Perhatikan Lagi Hak dan Kewajiban WP dalam Proses Penagihan Pajak

Senin, 17 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas Kepabeanan Ampuh Dorong Ekonomi, Ini Alasannya

Senin, 17 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Penghasilan yang Bisa Dipotong PPh Pasal 26