Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Pemerintah Daerah Diminta Relaksasi Pajak Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Daerah Diminta Relaksasi Pajak Daerah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah melakukan langkah relaksasi pajak bagi dunia usaha. Hal ini untuk meringankan beban pelaku usaha di tengah ekonomi yang lesu akibat wabah virus korona Covid-19.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Safrizal menuturkan relaksasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah bakal menjadi dukungan agar dunia usaha tetap hidup di tengah tekanan ekonomi akibat wabah tersebut.

“Koordinasi perlu digencarkan terus-menerus, pemerintah daerah perlu melakukan relaksasi seperti yang dilakukan presiden terutama pajak dan retribusi daerah,” kata Safrizal dalam keterangannya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Selain itu, Safrizal juga menyoroti perihal ekonomi mikro yang sangat rentan terkena imbas dari wabah Covid-19 ini. Karena itu, pemerintah bakal mengindentifikasi agar kegiatan ekonomi yang mereka jalankan tetap hidup.

“Dalam tekanan tetap berjalan, termasuk juga ekonomi mikro, perlu di-support diidentifikasi karena ekonomi menurun. Pemerintah akan mengidentifikasi ekonomi bawah ini agar kegiatan ekonomi yang mereka jalankan tetap hidup,” katanya.

Safrizal menambahkan penanganan Covid-19 perlu dilakukan secara serentak baik dari level pusat ke level terendah mulai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan/kelurahan dan RT/RW. Ia yakin apabila hal itu dilakukan serentak maka penanganan akan semakin lebih ringan.

Baca Juga: Peran Kebijakan Pajak dalam Menghadapi Krisis Keuangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah mengumumkan sembilan langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah perlambatan ekonomi serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona.

Sejumlah langkah untuk mengatasi perlambatan ekonomi itu seperti pemberian tambahan dana bagi penerima kartu sembako pemerintah Rp50.000 per keluarga, sehingga setiap keluarga menerima Rp200 ribu selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,56 triliun

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar dengan tujuan usaha, baik kredit dari bank atau industri keuangan non-bank. (Bsi)

Baca Juga: Alokasikan Bansos untuk Hadapi Corona, Pulau Jawa Jadi Prioritas

“Koordinasi perlu digencarkan terus-menerus, pemerintah daerah perlu melakukan relaksasi seperti yang dilakukan presiden terutama pajak dan retribusi daerah,” kata Safrizal dalam keterangannya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Selain itu, Safrizal juga menyoroti perihal ekonomi mikro yang sangat rentan terkena imbas dari wabah Covid-19 ini. Karena itu, pemerintah bakal mengindentifikasi agar kegiatan ekonomi yang mereka jalankan tetap hidup.

“Dalam tekanan tetap berjalan, termasuk juga ekonomi mikro, perlu di-support diidentifikasi karena ekonomi menurun. Pemerintah akan mengidentifikasi ekonomi bawah ini agar kegiatan ekonomi yang mereka jalankan tetap hidup,” katanya.

Safrizal menambahkan penanganan Covid-19 perlu dilakukan secara serentak baik dari level pusat ke level terendah mulai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan/kelurahan dan RT/RW. Ia yakin apabila hal itu dilakukan serentak maka penanganan akan semakin lebih ringan.

Baca Juga: Peran Kebijakan Pajak dalam Menghadapi Krisis Keuangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah mengumumkan sembilan langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah perlambatan ekonomi serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona.

Sejumlah langkah untuk mengatasi perlambatan ekonomi itu seperti pemberian tambahan dana bagi penerima kartu sembako pemerintah Rp50.000 per keluarga, sehingga setiap keluarga menerima Rp200 ribu selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,56 triliun

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar dengan tujuan usaha, baik kredit dari bank atau industri keuangan non-bank. (Bsi)

Baca Juga: Alokasikan Bansos untuk Hadapi Corona, Pulau Jawa Jadi Prioritas
Topik : relaksasi pajak daerah, virus Corona
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Selasa, 07 April 2020 | 09:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 15:04 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 14:38 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Rabu, 08 April 2020 | 15:45 WIB
KABUPATEN JENEPONTO
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 15:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 15:05 WIB
MALAYSIA
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 14:19 WIB
PELAPORAN SPT