Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Pembangunan IKN Dikebut, PP Soal Pendanaan dan Anggaran Dimatangkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pembangunan IKN Dikebut, PP Soal Pendanaan dan Anggaran Dimatangkan

Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik ITCI Hutani Manunggal di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK menyatakan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk HTI dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah untuk alokasi ibu kota baru. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong kementerian/lembaga untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap awal mulai tahun ini. Percepatan diawali dengan penyusunan sejumlah aturan turunan dari Undang-undang (UU) IKN, kepastian kesiapan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan fisik.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta menyampaikan, aturan turunan dari UU IKN yang disiapkan terdiri dari 2 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), dan 3 peraturan menteri/lembaga.

Febry memerinci, PP yang disiapkan secara spesifik mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah khusus ibu kota negara dan serta pendanaan dan anggaran. Sementara 3 Perpres berisi soal otorita IKN, perincian rencana induk IKN, dan kawasan strategis nasional IKN.

Baca Juga: Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sementara 3 peraturan menteri/lembaga masing-masing Permen PPN/Bappenas tentang KPBU khsusus IKN, Permen Keuangan tentang KPBU khusus IKN, dan Peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa khusus IKN.

"Bappenas bersama PUPR, ATR/BPN dan sejumlah lembaga akan membahas lebih detail 8 peraturan pelaksanaan prioritas itu di Balikpapan," ujar Febry dikutip dari siaran pers KSP, (2/2/2022).

Terkait dengan kesiapan lahan, tutur Febry, LHK sudah mencadangkan 42.000 hektare lahan untuk pembangunan IKN. Lahan yang berupa hutan produksi tersebut sudah diadendum menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) dan siap dilepaskan. “Pengajuan pelepasan lahan nantinya akan dilakukan oleh pemerintah daerah khusus IKN atau otorita IKN,” jelas Febry.

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Sebagai Informasi, pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap satu 2022-2024 fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan presiden ke kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sebelum 16 Agustus 2022. (sap)


Topik : UU IKN, ibu kota negara, ibu kota baru, Nusantara, Kalimantan Timur, KSP, Jokowi, pembiayaan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Juli 2022 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pungutan Ekspor CPO Dipangkas, DJBC Optimalkan Pelayanan & Pengawasan

Senin, 25 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reimpor?

Senin, 25 Juli 2022 | 10:30 WIB
KINERJA PERDAGANGAN

Ekspor Hilirisasi CPO Naik Tajam, Produk Turunan Sawit Jadi Primadona

Senin, 25 Juli 2022 | 10:00 WIB
PMK 115/2022

Sepekan Berlaku, Pembebasan Pungutan Ekspor CPO Beri Dampak Positif

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober