BERITA TERKINI
BATAM, DDTCNews – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Natuna menemukan adanya indikasi kebocoran setoran retribusi daerah tahun 2015. Indikasi ini muncul setelah Pansus yang membahas peraturan daerah (perda) untuk retribusi melakukan klarifikasi kepada sejumlah pelaku usaha di Ranai.
Anggota Pansus perda retribusi DPRD Natuna Eri Marka menjelaskan bahwa temuan ini semakin menguat setelah pansus mengevaluasi perda retribusi daerah. Mereka menemukan bahwa data penerimaan retribusi daerah yang disetorkan tidak sinkron dengan keterangan hasil rapat kerja pansus bersama pelaku usaha di Ranai.
“Misalnya saja retribusi restoran. Setahun hanya Rp1 juta saja. Padahal satu pengunjung saja setiap harinya ada yang bayar segitu, kan datanya tidak logika, indikasinya mencapai miliaran rupiah setoran retribusi menguap,” ujar Eri kemarin (19/7).
Menurut Ketua DPRD Natuna, Yusripandi, menguapnya dana retribusi daerah ini bisa saja terjadi sejak lama namun baru terungkap saat ini. Hal ini karena sebelumnya belum pernah dilakukan penelusuran seperti yang dilakukan Pansus perda saat ini.
Yusripandi berpendapat bahwa pemain lama mungkin ikut ambil bagian dalam kebocoran ini, baik itu dari tingkat atas maupun bawah. Namun di satu sisi, pelaku usaha penyetor retribusi daerah juga patut diharapkan telah jujur dalam penyetoran kewajiban retribusinya.
Sistem penyetoran pajak yang masih manual diduga menjadi penyebab kuat kebocoran penerimaan retribusi ini. Selain itu, seperti dilansir dari batampos.co.id, Penerimaan Asli Daerah (PAD) baik pajak daerah maupun retribusi daerah selama ini sangat kecil, yakni hanya Rp32 miliar, sehingga mudah diselewengkan.
“Kita masih harus menunggu laporan kerja Pansus yang akan selesai akhir bulan ini untuk mengetahui berapa jumlah indikasi menguapnya retribusi daerah tahun 2015 lalu,” pungkas Yusripandi. (Amu)
