FILIPINA

Pandemi Covid-19 Berakhir, Otoritas Ini Setop Pemberian Insentif PPN

Dian Kurniati | Selasa, 16 Januari 2024 | 10:30 WIB
Pandemi Covid-19 Berakhir, Otoritas Ini Setop Pemberian Insentif PPN

Ilustrasi. Vaksinator bersiap untuk menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga di Puskesmas Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

MANILA, DDTCNews - Otoritas pajak Filipina (Bureau of Internal Revenue/BIR) mengumumkan masa berlaku pemberian insentif pembebasan PPN atas barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 sudah berakhir.

BIR menyatakan pemberian fasilitas pembebasan PPN disetop sejalan dengan berakhirnya pandemi Covid-19. Insentif pajak atas obat dan vaksin Covid-19 sebelumnya diberikan berdasarkan UU Nomor 11534.

"Peralatan, obat-obatan, dan vaksin Covid-19 tidak lagi dibebaskan dari PPN," bunyi pengumuman BIR, dikutip pada Selasa (16/1/2024).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Pemerintah sempat memberikan pembebasan PPN atas obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Insentif tersebut diberikan mulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.

Insentif tersebut dirilis dalam suatu paket kebijakan yang di dalamnya juga mencakup berbagai fasilitas pajak untuk dunia usaha.

BIR menyatakan atas impor atau penyerahan obat, vaksin, dan alat kesehatan yang khusus diresepkan untuk pengobatan Covid-19 kini akan dikenakan PPN. Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2024.

Baca Juga:
PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Barang-barang lainnya yang juga mulai dikenakan PPN antara lain masker bedah, masker N-95, pakaian bedah, kacamata dan pelindung wajah, sarung tangan bedah, dan sepatu khusus untuk pencegahan penularan Covid-19.

Seperti dilansir bworldonline.com, semua barang yang dibutuhkan untuk memproduksi obat-obatan Covid-19 yang disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk digunakan dalam uji klinis, kini juga mulai dikenakan PPN. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M