Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pajak Minyak Sawit di Prancis Ditolak, Ini Kata PM Najib

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Minyak Sawit di Prancis Ditolak, Ini Kata PM Najib
Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V dan PM Najib menyambut Presiden Prancis Hollance di Parliament Square, Malaysia. (Foto: The Star)

PUTRAJAYA, DDTCNews – Penolakan rencana pengenaan pajak tambahan pada pengunaan minyak sawit oleh Majelis Nasional Prancis nyatanya membawa kabar baik bagi industri minyak sawit di Malaysia. Keputusan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) ini lantaran guna menjaga hubungan antara pemerintah Prancis dan Malaysia.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prancis Francois Hollande untuk tidak menyetujui RUU pajak minyak sawit yang bertujuan untuk mendorong sektor minyak sawit dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

“Ini menjadi dorongan besar untuk kami. Meskipun RUU ini memiliki tujuan yang baik, namun jika pajak yang tidak adil ini tetap dipaksakan maka dapat mempengaruhi mata pencaharian ribuan masyarakat Malaysia,” ujarnya saat konferensi pers bersama dengan Hollande untuk melakukan penandatangan nota kesepahaman di Perdana Putra, Rabu (29/3).

Baca Juga: Dorong Ekonomi Hijau, Pemerintah Janji Tidak Pakai Kebijakan Pajak

Sebelumnya, Parlemen Perancis akhirnya memangkas pajak impor minyak sawit setelah protes keras Indonesia dan Malaysia. Senat pada awalnya mengusulkan pajak impor minyak sawit sampai 500 Euro per ton. Namun, Parlemen saat ini menyetujui 30 Euro per ton.

Najib memaparkan terdapat sekitar lebih dari 600.000 penduduk setempat yang bergantung pada minyak sawit. Ia menjelaskan kepada Presiden Prancis Hollande bahwa penggunaan minyak sawit saat ini telah dikembangkan secara berkelanjutan di Malaysia. Pasalnya, Malaysia tengah mengembangkan standar minyak sawit yang diharapkan dapat diterima tidak hanya oleh Prancis tetapi juga Uni Eropa.

“Kami memastikan pembangunan yang seimbang di negeri ini karena begitu banyak orang bergantung pada minyak sawit sebagai sumber mata pencaharian utamanya,” pungkas Najib.

Baca Juga: Kejar Pajak Digital, Dua Negara Ini Siap Lakukan Segala Cara

Sejak tahun 2012, partai politik di Prancis telah mengusulkan pengenaan pajak pada minyak sawit yang bertujuan untuk menaikkan harga sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan minyak dalam negeri dan mengurangi dampak atas deforestasi hutan di seluruh dunia.

Hollande mengatakan pemerintahnya telah memastikan revisi RUU kelapa sawit akan diperlakukan adil dan tidak merugikan berbagai pihak.“Kami menyadari pentingnya minyak sawit terhadap perekonomian Malaysia,” katanya seperti dilansir dalam The Star.

Adapun, tiga nota kesepahaman yang ditandatangani antara Malaysia dan Prancis adalah revisi kesepakatan yang berkaitan dengan pertukaran dan klasifikasi informasi, kerja sama pertahanan dan letter of intent yang mengatur sebuah platform untuk Lanskap Pertanian Berkelanjutan di Asia Tenggara antara Organisasi Penelitian Pertanian Prancis dan University Putra Malaysia. (Amu)

Baca Juga: Uni Eropa Setujui Proposal Insentif Fiskal Senilai Rp79,6 Triliun
Topik : berita pajak internasional, pajak minyak sawit, prancis
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK