Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Minyak Sawit di Prancis Ditolak, Ini Kata PM Najib

0
0
Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V dan PM Najib menyambut Presiden Prancis Hollance di Parliament Square, Malaysia. (Foto: The Star)

PUTRAJAYA, DDTCNews – Penolakan rencana pengenaan pajak tambahan pada pengunaan minyak sawit oleh Majelis Nasional Prancis nyatanya membawa kabar baik bagi industri minyak sawit di Malaysia. Keputusan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) ini lantaran guna menjaga hubungan antara pemerintah Prancis dan Malaysia.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prancis Francois Hollande untuk tidak menyetujui RUU pajak minyak sawit yang bertujuan untuk mendorong sektor minyak sawit dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

“Ini menjadi dorongan besar untuk kami. Meskipun RUU ini memiliki tujuan yang baik, namun jika pajak yang tidak adil ini tetap dipaksakan maka dapat mempengaruhi mata pencaharian ribuan masyarakat Malaysia,” ujarnya saat konferensi pers bersama dengan Hollande untuk melakukan penandatangan nota kesepahaman di Perdana Putra, Rabu (29/3).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Sebelumnya, Parlemen Perancis akhirnya memangkas pajak impor minyak sawit setelah protes keras Indonesia dan Malaysia. Senat pada awalnya mengusulkan pajak impor minyak sawit sampai 500 Euro per ton. Namun, Parlemen saat ini menyetujui 30 Euro per ton.

Najib memaparkan terdapat sekitar lebih dari 600.000 penduduk setempat yang bergantung pada minyak sawit. Ia menjelaskan kepada Presiden Prancis Hollande bahwa penggunaan minyak sawit saat ini telah dikembangkan secara berkelanjutan di Malaysia. Pasalnya, Malaysia tengah mengembangkan standar minyak sawit yang diharapkan dapat diterima tidak hanya oleh Prancis tetapi juga Uni Eropa.

“Kami memastikan pembangunan yang seimbang di negeri ini karena begitu banyak orang bergantung pada minyak sawit sebagai sumber mata pencaharian utamanya,” pungkas Najib.

Baca Juga: Bakal Bayar Pajak Lebih Besar di Prancis, Facebook: Itu Normal

Sejak tahun 2012, partai politik di Prancis telah mengusulkan pengenaan pajak pada minyak sawit yang bertujuan untuk menaikkan harga sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan minyak dalam negeri dan mengurangi dampak atas deforestasi hutan di seluruh dunia.

Hollande mengatakan pemerintahnya telah memastikan revisi RUU kelapa sawit akan diperlakukan adil dan tidak merugikan berbagai pihak.“Kami menyadari pentingnya minyak sawit terhadap perekonomian Malaysia,” katanya seperti dilansir dalam The Star.

Adapun, tiga nota kesepahaman yang ditandatangani antara Malaysia dan Prancis adalah revisi kesepakatan yang berkaitan dengan pertukaran dan klasifikasi informasi, kerja sama pertahanan dan letter of intent yang mengatur sebuah platform untuk Lanskap Pertanian Berkelanjutan di Asia Tenggara antara Organisasi Penelitian Pertanian Prancis dan University Putra Malaysia. (Amu)

Baca Juga: Rencana Pajak Digital Bakal Dibawa ke Menkeu Baru

“Ini menjadi dorongan besar untuk kami. Meskipun RUU ini memiliki tujuan yang baik, namun jika pajak yang tidak adil ini tetap dipaksakan maka dapat mempengaruhi mata pencaharian ribuan masyarakat Malaysia,” ujarnya saat konferensi pers bersama dengan Hollande untuk melakukan penandatangan nota kesepahaman di Perdana Putra, Rabu (29/3).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Sebelumnya, Parlemen Perancis akhirnya memangkas pajak impor minyak sawit setelah protes keras Indonesia dan Malaysia. Senat pada awalnya mengusulkan pajak impor minyak sawit sampai 500 Euro per ton. Namun, Parlemen saat ini menyetujui 30 Euro per ton.

Najib memaparkan terdapat sekitar lebih dari 600.000 penduduk setempat yang bergantung pada minyak sawit. Ia menjelaskan kepada Presiden Prancis Hollande bahwa penggunaan minyak sawit saat ini telah dikembangkan secara berkelanjutan di Malaysia. Pasalnya, Malaysia tengah mengembangkan standar minyak sawit yang diharapkan dapat diterima tidak hanya oleh Prancis tetapi juga Uni Eropa.

“Kami memastikan pembangunan yang seimbang di negeri ini karena begitu banyak orang bergantung pada minyak sawit sebagai sumber mata pencaharian utamanya,” pungkas Najib.

Baca Juga: Bakal Bayar Pajak Lebih Besar di Prancis, Facebook: Itu Normal

Sejak tahun 2012, partai politik di Prancis telah mengusulkan pengenaan pajak pada minyak sawit yang bertujuan untuk menaikkan harga sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan minyak dalam negeri dan mengurangi dampak atas deforestasi hutan di seluruh dunia.

Hollande mengatakan pemerintahnya telah memastikan revisi RUU kelapa sawit akan diperlakukan adil dan tidak merugikan berbagai pihak.“Kami menyadari pentingnya minyak sawit terhadap perekonomian Malaysia,” katanya seperti dilansir dalam The Star.

Adapun, tiga nota kesepahaman yang ditandatangani antara Malaysia dan Prancis adalah revisi kesepakatan yang berkaitan dengan pertukaran dan klasifikasi informasi, kerja sama pertahanan dan letter of intent yang mengatur sebuah platform untuk Lanskap Pertanian Berkelanjutan di Asia Tenggara antara Organisasi Penelitian Pertanian Prancis dan University Putra Malaysia. (Amu)

Baca Juga: Rencana Pajak Digital Bakal Dibawa ke Menkeu Baru
Topik : berita pajak internasional, pajak minyak sawit, prancis
artikel terkait
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG
Senin, 03 September 2018 | 15:12 WIB
INDIA