Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Minyak Sawit di Prancis Ditolak, Ini Kata PM Najib

0
0
Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V dan PM Najib menyambut Presiden Prancis Hollance di Parliament Square, Malaysia. (Foto: The Star)

PUTRAJAYA, DDTCNews – Penolakan rencana pengenaan pajak tambahan pada pengunaan minyak sawit oleh Majelis Nasional Prancis nyatanya membawa kabar baik bagi industri minyak sawit di Malaysia. Keputusan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) ini lantaran guna menjaga hubungan antara pemerintah Prancis dan Malaysia.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prancis Francois Hollande untuk tidak menyetujui RUU pajak minyak sawit yang bertujuan untuk mendorong sektor minyak sawit dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

“Ini menjadi dorongan besar untuk kami. Meskipun RUU ini memiliki tujuan yang baik, namun jika pajak yang tidak adil ini tetap dipaksakan maka dapat mempengaruhi mata pencaharian ribuan masyarakat Malaysia,” ujarnya saat konferensi pers bersama dengan Hollande untuk melakukan penandatangan nota kesepahaman di Perdana Putra, Rabu (29/3).

Baca Juga: Prioritaskan Perlindungan Iklim, Pajak Energi Baru Dibahas

Sebelumnya, Parlemen Perancis akhirnya memangkas pajak impor minyak sawit setelah protes keras Indonesia dan Malaysia. Senat pada awalnya mengusulkan pajak impor minyak sawit sampai 500 Euro per ton. Namun, Parlemen saat ini menyetujui 30 Euro per ton.

Najib memaparkan terdapat sekitar lebih dari 600.000 penduduk setempat yang bergantung pada minyak sawit. Ia menjelaskan kepada Presiden Prancis Hollande bahwa penggunaan minyak sawit saat ini telah dikembangkan secara berkelanjutan di Malaysia. Pasalnya, Malaysia tengah mengembangkan standar minyak sawit yang diharapkan dapat diterima tidak hanya oleh Prancis tetapi juga Uni Eropa.

“Kami memastikan pembangunan yang seimbang di negeri ini karena begitu banyak orang bergantung pada minyak sawit sebagai sumber mata pencaharian utamanya,” pungkas Najib.

Baca Juga: Dianggap Ganggu Kedaulatan, Prancis dan Jerman Tolak Libra-Facebook

Sejak tahun 2012, partai politik di Prancis telah mengusulkan pengenaan pajak pada minyak sawit yang bertujuan untuk menaikkan harga sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan minyak dalam negeri dan mengurangi dampak atas deforestasi hutan di seluruh dunia.

Hollande mengatakan pemerintahnya telah memastikan revisi RUU kelapa sawit akan diperlakukan adil dan tidak merugikan berbagai pihak.“Kami menyadari pentingnya minyak sawit terhadap perekonomian Malaysia,” katanya seperti dilansir dalam The Star.

Adapun, tiga nota kesepahaman yang ditandatangani antara Malaysia dan Prancis adalah revisi kesepakatan yang berkaitan dengan pertukaran dan klasifikasi informasi, kerja sama pertahanan dan letter of intent yang mengatur sebuah platform untuk Lanskap Pertanian Berkelanjutan di Asia Tenggara antara Organisasi Penelitian Pertanian Prancis dan University Putra Malaysia. (Amu)

Baca Juga: Prancis Bakal Blokir Mata Uang Digital Milik Facebook

“Ini menjadi dorongan besar untuk kami. Meskipun RUU ini memiliki tujuan yang baik, namun jika pajak yang tidak adil ini tetap dipaksakan maka dapat mempengaruhi mata pencaharian ribuan masyarakat Malaysia,” ujarnya saat konferensi pers bersama dengan Hollande untuk melakukan penandatangan nota kesepahaman di Perdana Putra, Rabu (29/3).

Baca Juga: Prioritaskan Perlindungan Iklim, Pajak Energi Baru Dibahas

Sebelumnya, Parlemen Perancis akhirnya memangkas pajak impor minyak sawit setelah protes keras Indonesia dan Malaysia. Senat pada awalnya mengusulkan pajak impor minyak sawit sampai 500 Euro per ton. Namun, Parlemen saat ini menyetujui 30 Euro per ton.

Najib memaparkan terdapat sekitar lebih dari 600.000 penduduk setempat yang bergantung pada minyak sawit. Ia menjelaskan kepada Presiden Prancis Hollande bahwa penggunaan minyak sawit saat ini telah dikembangkan secara berkelanjutan di Malaysia. Pasalnya, Malaysia tengah mengembangkan standar minyak sawit yang diharapkan dapat diterima tidak hanya oleh Prancis tetapi juga Uni Eropa.

“Kami memastikan pembangunan yang seimbang di negeri ini karena begitu banyak orang bergantung pada minyak sawit sebagai sumber mata pencaharian utamanya,” pungkas Najib.

Baca Juga: Dianggap Ganggu Kedaulatan, Prancis dan Jerman Tolak Libra-Facebook

Sejak tahun 2012, partai politik di Prancis telah mengusulkan pengenaan pajak pada minyak sawit yang bertujuan untuk menaikkan harga sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan minyak dalam negeri dan mengurangi dampak atas deforestasi hutan di seluruh dunia.

Hollande mengatakan pemerintahnya telah memastikan revisi RUU kelapa sawit akan diperlakukan adil dan tidak merugikan berbagai pihak.“Kami menyadari pentingnya minyak sawit terhadap perekonomian Malaysia,” katanya seperti dilansir dalam The Star.

Adapun, tiga nota kesepahaman yang ditandatangani antara Malaysia dan Prancis adalah revisi kesepakatan yang berkaitan dengan pertukaran dan klasifikasi informasi, kerja sama pertahanan dan letter of intent yang mengatur sebuah platform untuk Lanskap Pertanian Berkelanjutan di Asia Tenggara antara Organisasi Penelitian Pertanian Prancis dan University Putra Malaysia. (Amu)

Baca Juga: Prancis Bakal Blokir Mata Uang Digital Milik Facebook
Topik : berita pajak internasional, pajak minyak sawit, prancis
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
Rabu, 31 Agustus 2016 | 20:46 WIB
MESIR
berita pilihan
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA
Minggu, 09 Oktober 2016 | 17:30 WIB
FILIPINA