BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MALANG, DDTCNews – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang berupaya mendorong pendapatan pajak daerah dari sektor pajak air tanah. Pasalnya, sektor ini hanya berkontribusi Rp800 juta terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 2018.
Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan petugas akan memasang meteran air sebagai alat penghitung jumlah penggunaan air dan menjadi acuan nominal pembayaran pajak air tanah. Dia berharap seluruh warga di Kota Malang bisa menciptakan transparansi pajak air tanah.
“Tujuan utama pajak ini sebenarnya untuk melindungi lingkungan. Karena jika air diambil terus-menerus, maka tidak baik untuk lingkungan. Saat ini sudah banyak yang melakukan pengeboran, bukan tidak mungkin 20 tahun ke depan air bawah tanah habis,” tuturnya di Malang, Rabu (20/3/2019).
Dari 9 sumber pendapatan daerah Kota Malang, pajak air tanah merupakan sumber pendapatan dengan kontribusi terendah pada 2018. Untuk itu, dia berupaya memacu pendapatan dari sektor ini agar lebih berkontribusi terhadap PAD 2019.
Melalui pemasangan meteran air, menurutnya, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air tanah bisa dicegah. Langkah ini juga menjadi bentuk konservasi air, selain memajaki para pengguna air tanah dan menambah realisasi PAD 2019.
Di samping itu, Ade mencatat masih ada pengeboran air bawah tanah yang tidak mengantongi izin dan tidak membayar pajak sesuai aturan. Oleh karena itu, sosialisasi terkait pajak air tanah masih perlu dilakukan sebagai bentuk layanan pemerintah dalam mengedukasi wajib pajak.
Terdapat 38 pengelola Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebesar 20% dari volume air yang digunakan. Kemudian, pengguna ABT di sektor niaga juga memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban tersebut.
“Kami akan tetap terus melakukan sosialisasi karena tahun ini merupakan tahun penegakan hukum. Jika masih ada wajib pajak bandel maka kami akan melakukan penyegelan,” pungkasnya, seperti dilansir Malang Post. (kaw)
