Berita
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

OECD Sebut 52 Yurisdiksi Sudah Menyetorkan Dokumen Ratifikasi MLI

A+
A-
0
A+
A-
0
OECD Sebut 52 Yurisdiksi Sudah Menyetorkan Dokumen Ratifikasi MLI

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews—Albania, Bosnia, dan Kosta Rika resmi menyetorkan dokumen ratifikasi Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) kepada OECD.

Pada saat bersamaan, Prancis juga tercatat memberikan notifikasi kepada OECD untuk menambahkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang klausul-klausulnya akan disesuaikan dengan MLI.

"Dari total 94 yurisdiksi yang bersepakat untuk mengadopsi MLI, sudah terdapat 52 yurisdiksi menyetorkan dokumen ratifikasi MLI-nya kepada OECD," tulis OECD, Rabu (23/9/2020).

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Otoritas Pajak Rombak Waktu Operasional

OECD mengatakan MLI akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021. MLI akan memodifikasi klausul-klausul yang ada di dalam 1.200 P3B apabila semua yurisdiksi resmi meratifikasi perjanjian multilateral tersebut.

Menjelang 30 September 2020, OECD mengatakan akan makin banyak negara yang akan menyetorkan dokumen ratifikasinya kepada OECD selaku depositary.

MLI adalah perjanjian multilateral yang memungkinkan yurisdiksi untuk mengintegrasikan hasil kesepakatan dalam OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project dengan P3B masing-masing.

Baca Juga: Biayai Penanganan Covid-19, Rasio Utang Tembus 103,5% dari PDB

"OECD/G20 BEPS Project memberikan solusi kepada otoritas pajak untuk menutup celah-celah ketentuan perpajakan internasional yang memungkinkan korporasi untuk melakukan penghindaran pajak melalui penggeseran laba," tulis OECD.

Melalui MLI, P3B dimodifikasi secara serentak tanpa melewati negosiasi bilateral yang memakan waktu panjang. Saat ini, terdapat ribuan P3B yang berlaku. MLI diperlukan untuk merevisi celah hukum yang terdapat pada P3B dalam waktu singkat.

Indonesia tercatat sudah terlebih dahulu meratifikasi MLI pada tahun lalu melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 77 Tahun 2019. Dokumen ratifikasi resmi diserahkan oleh Indonesia kepada OECD terhitung sejak 28 April 2020 lalu.

Baca Juga: Jorjoran Insentif, Penerimaan Perpajakan Hingga September Anjlok 8%

Untuk Indonesia, MLI sudah berlaku efektif sejak 1 Agustus 2020. Dalam dokumen ratifikasi MLI Indonesia, pemerintah memasukkan 47 P3B untuk dimodifikasi. (rig)

Topik : prancis, oecd, ratifikasi MLI, perjanjian penghindaran pajak berganda p3b, BEPS, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 18 Oktober 2020 | 13:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:45 WIB
KOREA SELATAN
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 16:46 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 25 Oktober 2020 | 10:01 WIB
PENERIMAAN PPN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Minggu, 25 Oktober 2020 | 07:01 WIB
MAROKO