Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

OECD Catat Ada 26 Negara yang Pungut PPN Barang Impor Lewat e-Commerce

A+
A-
0
A+
A-
0
OECD Catat Ada 26 Negara yang Pungut PPN Barang Impor Lewat e-Commerce

OECD Building.

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat saat ini sudah makin banyak negara anggotanya yang menerapkan pemungut PPN atas barang yang diimpor ke dalam negeri melalui e-commerce.

Merujuk pada laporan terbaru bertajuk Consumption Tax Trends 2022, tercatat sudah ada 26 negara yang mengenakan PPN atas barang yang diimpor melalui e-commerce, utamanya barang-barang bernilai rendah (low-value goods).

"Banyak negara OECD yang mengenakan PPN atas penjualan barang bernilai rendah dari luar negeri melalui e-commerce. Negara yang dimaksud adalah Australia, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, dan 22 negara anggota Uni Eropa," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Jumat (2/12/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sebelumnya maraknya impor barang bernilai rendah melalui e-commerce, yurisdiksi-yurisdiksi menerapkan de minimis value dengan nilai tertentu. Implikasinya, barang impor dengan nilai lebih rendah dari de minimis value dibebaskan dari pemungutan PPN.

Akibat perkembangan ekonomi digital dan maraknya penggunaan e-commerce, makin banyak yang barang bernilai rendah yang diimpor oleh suatu negara tanpa dikenai PPN. Dengan demikian, kebijakan de minimis value perlu ditinjau ulang.

Sebagai respons atas perkembangan tersebut, OECD merekomendasikan kepada setiap yurisdiksi untuk mewajibkan pedagang di e-commerce mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN dan memungut PPN atas barang bernilai rendah yang diimpor lewat e-commerce.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Tak hanya meningkatkan potensi PPN, model pemungutan PPN ini juga mengurangi beban administrasi yang ditanggung oleh otoritas kepabeanan di kawasan pabean. Pasalnya, PPN sudah langsung dipungut oleh penjual saat transaksi penjualan, bukan saat barang tersebut diimpor.

Australia tercatat sebagai negara pertama yang mewajibkan pedagang asing di e-commerce untuk memungut PPN impor. Sejak 1 Juli 2018, pedagang asing di e-commerce harus mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN bila memiliki omzet di Australia senilai AU$75.000 per tahun.

Pada 1 Desember 2018, Selandia Baru mewajibkan pedagang asing di e-commerce untuk mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN bila memiliki omzet di Selandia Baru senilai NZ$60.000 per tahun.

Baca Juga: ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Berdasarkan catatan OECD, 9 negara anggota OECD yang masih menerapkan pembebasan PPN atas barang bernilai rendah antara lain Kanada, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Islandia, Israel, Jepang, Korea Selatan, dan Meksiko. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, PPN, e-commerce, OECD, Australia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline