PROVINSI DKI JAKARTA

NJOP Di Bawah Rp1 Miliar Dibebaskan PBB

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Agustus 2016 | 11:29 WIB
NJOP Di Bawah Rp1 Miliar Dibebaskan PBB

JAKARTA, DDTCNews – Kabar gembira bagi warga DKI Jakarta khususnya yang memiliki tanah dan bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari Rp1 miliar akan dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setiowidodo mengatakan kebijakan pembebasan PBB-P2 ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah dan Rusun dengan nilai NJOP sampai Rp1 miliar.

“Dasar kebijakan ini dibuat dalam rangka meringankan beban hidup wajib pajak, sehingga dianggap perlu memberikan pembebasan kewajiban dari pembayaran PBB dengan batasan tertentu,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (30/8).

Baca Juga:
DJPK Minta Pemda Tetapkan Target Pajak Daerah dengan Analisis Tren

Objek pajak yang mendapatkan pembebasan PBB-P2 dengan batasan NJOP di bawah Rp1 miliar meliputi rumah yang dimiliki orang pribadi, rusunami (rumah susun sederhana milik) yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, dan rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah yang telah dilakukan pemecahan menjadi unit-unit satuan rumah susun.

Namun, Agus menambahkan aturan ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2015. Wajib pajak demikian akan tetap dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Begitu juga dengan tanah kosong dan bangunan komersial akan tetap dikenakan PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Agus mengimbau agar wajib pajak dapat memahami posisi dan peranannya, dengan kesadaran penuh menjadi patriot, pelopor dan panutan dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 Tahun 2016 sebelum jatuh tempo pada hari ini, Rabu 31 Agustus 2016. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat