INGGRIS

Negara Ini Didesak Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol

Dian Kurniati | Rabu, 29 Januari 2020 | 13:43 WIB
Negara Ini Didesak Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol

ilustrasi.

LONDON, DDTCNews—Aliansi Kesehatan Alkoho—koalisi yang mewadahi lebih dari 50 organisasi kesehatan di Inggris—mendesak Menteri Keuangan Sajid Javid untuk menaikkan tarif cukai alcohol sebanyak 2%.

Ketua aliansi Ian Gilmore mengatakan Javid harus bisa meyakinkan Perdana Menteri Boris Johnson untuk menaikkan target penerimaan cukai alkohol dalam rencana anggaran yang dibacakan Maret mendatang.

“Alkohol kini terasa 64% lebih murah daripada 30 tahun yang lalu, dan dengan harga murah akan mendorong kita mengkonsumsi lebih banyak, hingga ke tingkat yang tidak sehat," kata Gilmore dikutip Rabu (29/01/2020).

Baca Juga:
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Ian menjelaskan kebijakan mempertahankan tarif cukai alkohol sejak 2012 telah merugikan negara hingga lebih dari 1 miliar poundsterling per tahun—nilai yang cukup untuk menggaji 40.000 perawat atau 29.000 polisi.

Selama Perdana Menteri Boris Johnson menjabat, kenaikan cukai atau ‘pajak dosa’ untuk alkohol, tembakau, dan makanan tidak sehat memang tidak pernah naik. Padahal, dampak yang ditimbulkan bagi warga berpenghasilan rendah cukup besar.

Inggris sebenarnya pernah memiliki ketentuan yang mengatur kenaikan pajak dosa tiap tahun sejak 2008 sebesar 2%. Namun, ketentuan itu dihapus pada 2013, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi kenaikan harga alkohol selama 8 tahun.

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Oleh karena itu, Aliansi Kesehatan Alkohol mendesak pemerintah Inggris untuk menaikkan cukai atas alkohol dan menginvestasikan penerimaan cukai itu untuk Pelayanan Kesehatan Nasional (National Health Service/NHS).

Untuk diketahui, berdasarkan temuan Universitas Sheffield tahun lalu, tarif cukai alkohol yang rendah menyebabkan tambahan 1.969 kematian. Tak hanya itu, menahan tarif juga telah menambah beban 317 juta poundsterling pada NHS.

Beban kerja polisi pun ikut bertambah karena harus berurusan dengan 111.000 pelanggaran hokum dikarenakan alkohol. Sektor bisnis juga terganggu lantaran sekitar 484.700 pegawai terpaksa izin sakit karena alkohol.

"Jelas bahwa kebijakan untuk mengatasi dampak buruk dari penyalahgunaan alkohol sudah mendesak," kata pemimpin profesional untuk kesehatan masyarakat di Royal College of Nursing, Helen Donovan dikutip dari Itv.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah