Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menuju Bebas Rokok Tahun 2025, Pajak Rokok Diminta Naik

0
0

WELLINGTON, DDTCNews – Kelompok Ahli Kesehatan Universitas Otago, Wellington meminta agar Pemerintah Selandia Baru segera menaikkan tarif pajak tembakau sebesar 20% dari tarif dasar setiap tahunnya selama tiga tahun ke depan.

Periset Tembakau dari Universitas Otago, Wellington Dame Tariana Turia mengatakan usulan rencana tersebut dimaksudkan untuk menjadikan negara Selandia Baru bebas asap rokok pada tahun 2025 mendatang.

“Saat ini pemerintah Selandia Baru hanya menaikkan tarif pajak tembakau sebesar 10% dari tarif dasar setiap tahunnya pada tanggal 1 Januari yang dimulai pada tahun ini sampai tahun 2020. Kenaikan tersebut dinilai masih terlalu kecil dan kurang berpengaruh signifikan untuk mengurangi jumlah perokok,” tuturnya, Rabu (2/8).

Baca Juga: Rapat IMFC di Washington Singgung Masalah Sistem Pajak

Selain mengusulkan kenaikan tarif pajak 20% dari tarif dasar tiap tahunnya, kelompok tersebut juga meminta agar jumlah gerai ritel yang menjual tembakau dikurangi secara bertahap. Usulan lainnya yaitu membuat sebuah kebijakan baru untuk menetapkan usia minimum untuk melakukan pembelian rokok dari waktu ke waktu.

Kelompok tersebut meminta agar Selandia Baru membatasi jumlah pengecer tembakau di 300 kota. Selandia Baru memiliki lebih dari 550 kota, sehingga rekomendasi tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya jumlah perokok di pusat populasi Selandia Baru.

“Kebijakan pembatasan usia tersebut ditujukan untuk menciptakan generasi bebas rokok di masa depan. Tidak hanya itu, pemerintah Selandia Baru juga harus menaikkan harga eceran minimum baru untuk produk tembakau,” jelanya.

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

Usulan rencana tersebut, dilansir dalam tvnz.co.nz, akan disampaikan kepada anggota parlemen bersamaan dengan peringatan bebas rokok tahun 2025. Rencananya akan mencakup fokus pada intervensi di daerah yang belum pernah ditangani sebelumnya. (Gfa/Amu)

“Saat ini pemerintah Selandia Baru hanya menaikkan tarif pajak tembakau sebesar 10% dari tarif dasar setiap tahunnya pada tanggal 1 Januari yang dimulai pada tahun ini sampai tahun 2020. Kenaikan tersebut dinilai masih terlalu kecil dan kurang berpengaruh signifikan untuk mengurangi jumlah perokok,” tuturnya, Rabu (2/8).

Baca Juga: Rapat IMFC di Washington Singgung Masalah Sistem Pajak

Selain mengusulkan kenaikan tarif pajak 20% dari tarif dasar tiap tahunnya, kelompok tersebut juga meminta agar jumlah gerai ritel yang menjual tembakau dikurangi secara bertahap. Usulan lainnya yaitu membuat sebuah kebijakan baru untuk menetapkan usia minimum untuk melakukan pembelian rokok dari waktu ke waktu.

Kelompok tersebut meminta agar Selandia Baru membatasi jumlah pengecer tembakau di 300 kota. Selandia Baru memiliki lebih dari 550 kota, sehingga rekomendasi tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya jumlah perokok di pusat populasi Selandia Baru.

“Kebijakan pembatasan usia tersebut ditujukan untuk menciptakan generasi bebas rokok di masa depan. Tidak hanya itu, pemerintah Selandia Baru juga harus menaikkan harga eceran minimum baru untuk produk tembakau,” jelanya.

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

Usulan rencana tersebut, dilansir dalam tvnz.co.nz, akan disampaikan kepada anggota parlemen bersamaan dengan peringatan bebas rokok tahun 2025. Rencananya akan mencakup fokus pada intervensi di daerah yang belum pernah ditangani sebelumnya. (Gfa/Amu)

Topik : pajak rokok, pajak internasional, selandia baru
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS