INGGRIS

Menteri Keuangan Berganti, Kebijakan Pajak Diprediksi Lebih Agresif

Dian Kurniati | Jumat, 14 Februari 2020 | 19:36 WIB
Menteri Keuangan Berganti, Kebijakan Pajak Diprediksi Lebih Agresif

Rishi Sunak. (foto: cityam.com)

LONDON, DDTCNews – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengangkat Sekretaris Kepala Departemen Keuangan Rishi Sunak sebagai Menteri Keuangan, setelah Sajid Javid mengundurkan diri secara mendadak, kemarin.

Kepala Ekonom Inggris Capital Economics Paul Dales memprediksi kebijakan perpajakan Inggris akan lebih agresif setelah pengangkatan Sunak. Menurutnya, Sunak akan lebih berani memangkas berbagai tarif pajak di Inggris, ketimbang Javid.

"Sejarah pemungutan suara menunjukkan bahwa dia sangat bersemangat dengan Brexit, mendukung pengurangan pajak perusahaan dan pemotongan pajak capital gain, serta tercatat mendukung investasi infrastruktur," katanya, Jumat (14/2/2020).

Baca Juga:
Inggris Lanjutkan Pengenaan Windfall Tax Migas Hingga 2029

Javid mengundurkan diri dalam waktu hanya dua pekan setelah Brexit. Sunak pun harus menyelesaikan penyusunan APBN Inggris dalam waktu tiga pekan, sebelum diumumkan 11 Maret 2020. Dalam APBN itulah, Sunak harus memasukkan arah kebijakan perpajakan Johnson untuk setahun mendatang.

Sebelumnya, Javid telah mengumumkan potongan pajak untuk 31 juta warga Inggris dan menaikkan ambang batas penghasilan wajib bayar asuransi, sebagai salah satu cara merayakan Brexit. Kebijakan itu berpotensi menelan biaya setidaknya £11 miliar (sekitar Rp196,65 triliun).

Pemerintah juga mewacanakan keringanan pajak lainnya, seperti mengurangi tarif pajak untuk pensiun dan pajak penghasilan (PPh) untuk perusahaan. Di sisi lain, Johnson ingin memungut pajak lebih besar dari kalangan orang kaya dengan menaikkan tarif pajak perumahan mewah.

Baca Juga:
Anggota Parlemen Ini Usulkan Diskon PPN 5 Persen untuk Perhotelan

Ada pula rencana pengenaan pajak layanan digital sebesar 2% mulai April 2020, terlepas dari adanya keberatan dari Amerika Serikat. Inggris memproyeksikan pendapatan dari pajak digital hingga £500 juta setahun. Namun, rencana itu menjadi tidak jelas setelah pengunduran diri Javid.

Dilansir dari Investmentweek.co.uk, Kepala Perdagangan Global di Saxo Markets Adam Seagrave menilai Johnson memilih Sunak sebagai Menteri Keuangan karena lebih bersedia mendukung stimulus fiskalnya yang agresif. Dia memperkirakan Johnson akan kembali mengumumkan kebijakan pajaknya sebelum membacakan APBN. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?