INDIA

Menkeu India: Sistem Transparansi Pajak Perlu Ditingkatkan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 Februari 2019 | 11:32 WIB
Menkeu India: Sistem Transparansi Pajak Perlu Ditingkatkan

Ilustrasi.

MUMBAI, INDIA – Piyush Goyal, menteri keuangan ad interim India, meminta otoritas pajak untuk terus meningkatkan sistem administrasi pajak. Pendekatan yang harus diambil oleh otoritas pajak India agar sistem administrasi pajak meningkat, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada kepentingan wajib pajak.

Dalam the Investiture Ceremony and International Customs Day 2019 yang berlangsung di akhir Januari 2019, Goyal menyatakan bahwa pemerintah telah menciptakan suasana yang “ramah” bagi wajib pajak dalam bentuk menurunkan pajak dan memajukan sistem teknologi. Meski demikian, pemerintah masih merasa adanya “ruangan” yang harus ditingkatkan lagi untuk wajib pajak.

“Otoritas pajak harus meningkatkan sistem transparansi pajak. Selain itu, otoritas pajak juga harus menyederhanakan sistem administrasi pajak agar memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.” ujarnya yang dilansir dari Tax Notes International Volume 93 Nomor 5 (13/2/2019).

Baca Juga:
P3B 2 Negara Ini Belum Jelas, Modal Asing yang Keluar Bakal Melonjak

Langkah yang akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait sistem transparansi pajak, ialah pengungkapan anggaran keuangan sementara yang berisi dua ketentuan mengenai insentif pajak yaitu. Pertama, keringanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang berasal dari kelas menengah. Kedua, pembebasan pajak bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai petani.

Peningkatan sistem administrasi pajak yang menekankan pada sistem transparansi akan mencegah wajib pajak untuk mencari cara melakukan penghematan pajak. Dengan demikian, sistem transparansi pajak akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan bisnis dengan cara yang beretika.

Selain itu, sistem transparansi juga dapat membuat wajib pajak merasa puas dengan kinerja yang dilakukan oleh otoritas pajak. Sistem transparansi memastikan pajak akan dialokasikan ke sektor-sektor yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih luas, seperti infrastruktur, keamanan, dan bantuan untuk kaum muda, wanita, dan warga yang kurang mampu.

Upaya otoritas pajak terkait dengan peningkatan sistem administrasi pajak khususnya pajak tidak langsung mempengaruhi wajib pajak ketika melakukan bisnis. Terbukti dari peringkat India yang naik terkait dengan “Ease of Doing Business” di 2018 berdasarkan laporan dari World Bank.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?