Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mahasiswa STHI Jentera Belajar Upaya Administrasi Pajak di DDTC

A+
A-
4
A+
A-
4

Pengajar dan mahasiswa STHI Jentera berfoto bersama di DDTC Cafetaria setelah mengikuti perkuliahan di Menara DDTC, Jakarta, Rabu (24/10). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera kembali mengunjungi kantor DDTC untuk mengikuti kuliah hukum pajak, dengan pembicara Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Herjuno Wahyu Aji dan Senior Specialist Tax Compliance & Litigation Services DDTC Fakry.

Secara umum, tema kuliah kali ini berkenaan dengan upaya administrasi pajak di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Materi yang disampaikan mencakup pembetulan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), keberatan, dan upaya administrasi lain.

Adapun, upaya administrasi lain yang dimaksud adalah penghapusan sanksi administrasi, pembatalan STP tidak benar, pembatalan SKP tidak benar, dan pembatalan SKP tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan tanpa adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP.

Baca Juga: Kunjungan Mahasiswa Untar ke Menara DDTC

Dalam pemaparannya, Fakry mengatakan UU KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan upaya-upaya administrasi atas suatu produk hukum yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak apabila atas suatu produk hukum tersebut mengandung adanya suatu kesalahan dan ketidakbenaran menurut wajib pajak.

“Upaya-upaya administrasi yang ada dalam ketentuan pajak di Indonesia di antaranya adalah permohonan pembetulan (Pasal 16 UU KUP), permohonan keberatan (Pasal 25 dan 26A UU KUP), dan permohonan upaya administrasi lain yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP,” jelasnya kepada mahasiswa STHI Jentera yang hadir di Menara DDTC, Jakarta, Rabu (24/10).

Herjuno menambahkan ada dua cara menyelesaikan sengketa pajak, pertama melalui upaya hukum administrasi dan kedua melalui jalur pengadilan. Upaya hukum administrasi dilakukan agar wajib pajak dapat memperoleh keadilan. Misalnya, dalam menerbitkan SKP, Ditjen Pajak bisa saja keliru, baik dalam hal tulisan, pengenaan tarif, atau yang lainnya.

Baca Juga: Sambangi Menara DDTC, Mahasiswa Untar Belajar Hukum Pajak

Namun demikian, karena tidak adanya independensi lembaga pemutus sengketa, upaya administrasi ini tidak mudah untuk memberi jaminan dan kepastian perlindungan hukum terhadap wajib pajak.

“Berbicara mengenai upaya-upaya administrasi pajak, beberapa wajib pajak beranggapan bahwa upaya tersebut seringkali tidak akan banyak mengubah posisi sengketa antara wajib pajak dengan Ditjen Pajak,” ujar Herjuno.

Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan DDTC terhadap STHI Jentera yang membuka kelas hukum pajak pada program sarjana hukum peminatan hukum bisnis. Dukungan tersebut berupa saran terhadap kurikulum dan tenaga pengajar serta fasilitas library untuk mendukung proses belajar.

Baca Juga: Kemenkeu Apresiasi Pembukaan Konsentrasi Akuntansi Syariah di UGM

STHI Jentera didirikan pada tanggal 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum.

Dengan visi sebagai sekolah para pembaru hukum, Jentera membawa misi menyelenggarakan pendidikan hukum dengan menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang kondusif untuk dapat berkreasi dan berkontribusi bagi kemajuan bidang hukum di Indonesia. (Amu)

Baca Juga: Penerima Beasiswa DDTC Ini Ingin Awali Karier di Ranah Pro Bono

Adapun, upaya administrasi lain yang dimaksud adalah penghapusan sanksi administrasi, pembatalan STP tidak benar, pembatalan SKP tidak benar, dan pembatalan SKP tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan tanpa adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP.

Baca Juga: Kunjungan Mahasiswa Untar ke Menara DDTC

Dalam pemaparannya, Fakry mengatakan UU KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan upaya-upaya administrasi atas suatu produk hukum yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak apabila atas suatu produk hukum tersebut mengandung adanya suatu kesalahan dan ketidakbenaran menurut wajib pajak.

“Upaya-upaya administrasi yang ada dalam ketentuan pajak di Indonesia di antaranya adalah permohonan pembetulan (Pasal 16 UU KUP), permohonan keberatan (Pasal 25 dan 26A UU KUP), dan permohonan upaya administrasi lain yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP,” jelasnya kepada mahasiswa STHI Jentera yang hadir di Menara DDTC, Jakarta, Rabu (24/10).

Herjuno menambahkan ada dua cara menyelesaikan sengketa pajak, pertama melalui upaya hukum administrasi dan kedua melalui jalur pengadilan. Upaya hukum administrasi dilakukan agar wajib pajak dapat memperoleh keadilan. Misalnya, dalam menerbitkan SKP, Ditjen Pajak bisa saja keliru, baik dalam hal tulisan, pengenaan tarif, atau yang lainnya.

Baca Juga: Sambangi Menara DDTC, Mahasiswa Untar Belajar Hukum Pajak

Namun demikian, karena tidak adanya independensi lembaga pemutus sengketa, upaya administrasi ini tidak mudah untuk memberi jaminan dan kepastian perlindungan hukum terhadap wajib pajak.

“Berbicara mengenai upaya-upaya administrasi pajak, beberapa wajib pajak beranggapan bahwa upaya tersebut seringkali tidak akan banyak mengubah posisi sengketa antara wajib pajak dengan Ditjen Pajak,” ujar Herjuno.

Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan DDTC terhadap STHI Jentera yang membuka kelas hukum pajak pada program sarjana hukum peminatan hukum bisnis. Dukungan tersebut berupa saran terhadap kurikulum dan tenaga pengajar serta fasilitas library untuk mendukung proses belajar.

Baca Juga: Kemenkeu Apresiasi Pembukaan Konsentrasi Akuntansi Syariah di UGM

STHI Jentera didirikan pada tanggal 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum.

Dengan visi sebagai sekolah para pembaru hukum, Jentera membawa misi menyelenggarakan pendidikan hukum dengan menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang kondusif untuk dapat berkreasi dan berkontribusi bagi kemajuan bidang hukum di Indonesia. (Amu)

Baca Juga: Penerima Beasiswa DDTC Ini Ingin Awali Karier di Ranah Pro Bono
Topik : kampus, hukum pajak, upaya administrasi pajak, sthi jentera
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 29 Maret 2019 | 14:46 WIB
FEB UPN VETERAN JAKARTA
Kamis, 28 Maret 2019 | 14:15 WIB
BPK GOES TO CAMPUS - UNSRI
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:13 WIB
INDEF-FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA
berita pilihan
Minggu, 26 Januari 2020 | 12:49 WIB
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Minggu, 26 Januari 2020 | 10:43 WIB
LAPORAN DARI TASMANIA
Sabtu, 25 Januari 2020 | 19:06 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 18:34 WIB
KOTA TANGERANG
Sabtu, 25 Januari 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 13:36 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 12:00 WIB
FILIPINA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 19:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:13 WIB
DATA PENDUDUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:05 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019