Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Lindungi Mata Uang, Tarif Pajak Penghasilan atas Deposito Dipangkas

A+
A-
0
A+
A-
0
Lindungi Mata Uang, Tarif Pajak Penghasilan atas Deposito Dipangkas

Ilustrasi. (DDTCNews)

ANKARA, DDTCNews – Guna melindungi nilai tukar lira, Pemerintah Turki memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas deposito di atas 1 tahun berdenominasi lira dari 10% menjadi 0%.

Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain tersebut atau withholding tax ini diharapkan dapat menjaga dana-dana yang diinvestasikan dalam deposito tersebut tidak ditukar dengan mata uang lain.

"Withholding tax atas deposito di bawah 1 tahun diturunkan tarifnya dari 12% menjadi 3%, sedangkan untuk pajak penghasilan deposito di bawah 6 bulan dikurangi dari 15% menjadi 5%," sebut Pemerintah Turki, Senin (5/10/2020).

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Seperti dilansir hurriyetdailynews.com, Pemerintah Turki tidak akan memberikan relaksasi withholding tax untuk deposito yang berdenominasi asing. Adapun kebijakan tersebut akan berlaku selama 3 bulan hingga akhir 2020.

Pemangkasan tarif pajak atas penghasilan dari deposito perbankan juga dinilai membuat deposito berdenominasi lira menjadi lebih menarik dibandingkan dengan deposito bermata uang asing.

Analis memperkirakan simpanan berbentuk deposito dengan mata uang asing akan digeser oleh nasabah menjadi dalam bentuk lira.

Baca Juga: Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven

Sebelum kebijakan pemangkasan tarif PPh atas deposito perbankan ini, Pemerintah Turki memutuskan untuk mengenakan pajak tinggi atas deposito untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong konsumen membelanjakan dananya.

Pada saat yang bersamaan, bank di Turki yang dikelola oleh pemerintah juga meningkatkan pemberian kredit dan memangkas pajak yang dikenakan pembelian mata uang asing dari 1% menjadi 0,2%.

Imbasnya, defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) malah meningkat karena adanya peningkatan impor. (rig)

Baca Juga: Tidak Bayar Pajak, Platform Media Sosial Ini Mulai Diselidiki

Topik : turki, insentif pajak, tarif pajak penghasilan, deposito, mata uang lira, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Hitung PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Kamis, 29 Juli 2021 | 10:20 WIB
PMK 83/2021

Biar Sumbangan Jadi Pengurang Penghasilan Bruto, Lapor Ini ke DJP

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP