Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0
Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berencana menunda implementasi peraturan pengenaan pajak atas kripto atau cryptocurrency.

Menurut Yoon, harus ada peraturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen sebelum pajak khusus atas aset kripto dapat diberlakukan.

"Pajak atas investasi aset kripto ditunda setidaknya hingga Digital Asset Basic Act (DABA) selesai dan disetujui parlemen," katanya, dikutip pada Minggu (22/5/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Awalnya, pajak atas aset kripto dengan tarif 20% akan diberlakukan pada 2022. Namun, tekanan publik dan parlemen membuat implementasi pajak tersebut diputuskan ditunda.

DABA yang disusun oleh pemerintahan Yoon rencananya akan diselesaikan dan diundangkan pada 2024. Dengan demikian, pajak khusus atas aset kripto di Korea Selatan kemungkinan besar belum akan berlaku pada tahun ini dan tahun depan.

"Pajak tidak dapat dikenakan bila pemerintah belum memiliki landasan hukum untuk melindungi para investor," ujar Yoon seperti dilansir coingeek.com.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Pada pemerintahan Yoon, DABA akan disusun oleh Financial Services Commission (FSC). Regulasi tersebut akan mengatur tentang NFT, ketentuan penerbitan token, hingga mekanisme listing. DABA bahkan juga akan mengatur sistem asuransi yang melindungi investor dari kerugian akibat peretasan.

Untuk diketahui, Yoon terpilih menjadi Presiden Korea Selatan setelah memenangkan pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 9 Maret 2022. Moon Jae In tak dapat mengikuti pemilihan presiden karena sudah menjabat sebanyak 2 kali. (rig)

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak
Topik : korea selatan, pajak, pajak internasional, kripto, cryptocurrency

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD