Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Lifting Migas Alami Tren Penurunan, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1
Lifting Migas Alami Tren Penurunan, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai lifting minyak dan gas bumi (migas) terus menunjukkan tren penurunan, bahkan capaiannya di bawah asumsi pemerintah dalam UU APBN.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan di bidang migas, terutama pada sektor hulu. Dalam hal itu, lanjutnya, pemberian insentif fiskal bukan menjadi satu-satunya penentu untuk meningkatkan investasi dan produksi.

"Perlu dukungan fiskal atau insentif untuk mendorong investasi di hulu migas. Tapi itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan," katanya dalam The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Sri Mulyani menuturkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi investasi di sektor hulu migas di antaranya mengenai kepastian kontrak, teknologi, tata kelola yang baik, dan transparansi.

Persoalan di bidang migas pun cenderung kompleks karena objeknya berupa sumber daya alam sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dalam eksplorasi diarahkan untuk tidak hanya bermanfaat untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi berikutnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan di sektor migas secara baik dan kredibel untuk mendukung investasi di sektor hulu migas. Misal, dengan menyempurnakan skema kontrak pengelolaan wilayah kerja migas menjadi cost recovery dan gross split.

Baca Juga: Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Pemerintah juga akan memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan dapat memberikan hasil optimal dalam meningkatkan produksi migas di Indonesia.

"Kementerian ESDM baru-baru ini berdiskusi dengan kami di Kemenkeu untuk mendesain kebijakan fiskal yang lebih komprehensif, dan ini masih dalam proses diskusi," ujarnya.

Dengan berbagai upaya perbaikan kebijakan tersebut, Sri Mulyani berharap lifting migas dapat terus meningkat. Dia menyebut lifting migas telah turun ke level yang lebih rendah dibandingkan dengan 2 dekade lalu.

Baca Juga: Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Rendahnya lifting juga menjadi salah satu pemicu terjadinya defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran, terutama ketika harga minyak dunia sedang tinggi.

"Faktanya, produksi minyak dan gas terus menurun sehingga menciptakan kesenjangan permintaan yang makin lebar," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Ada Opsen, Pemkab/Pemkot Harus Ikut Aktif Awasi Pajak Kendaraan
Topik : lifting migas, menkeu sri mulyani, insentif fiskal, neraca pembayaran, neraca dagang, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Sebut UU HKPD Mudahkan Pemda Memberikan Insentif PBB

Senin, 24 Januari 2022 | 12:30 WIB
KAMBOJA

Pemungutan PPN atas Transaksi di e-Commerce Ditunda 3 Bulan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:00 WIB
PERPRES 2/2022

Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang