Berita
Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Konsensus Global, Korea Selatan Bakal Dapat Tambahan Penerimaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Konsensus Global, Korea Selatan Bakal Dapat Tambahan Penerimaan

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews - Pemerintah Korea Selatan memperkirakan proposal Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) akan memberikan tambahan penerimaan secara jangka menengah dan panjang.

Bila mulai diimplementasikan pada 2023, Menteri Keuangan Korea Selatan mengatakan ketentuan realokasi hak pemajakan Pilar 1 baru akan memberikan dampak positif kepada penerimaan Korea Selatan pada 2025.

"Secara jangka pendek, Pilar 1 akan menurunkan penerimaan pajak. Namun, kami memandang penerimaan akan berbalik positif pada 2025 hingga 2030," ujar Hong, dikutip Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Adapun 2 perusahaan Korea Selatan yang diproyeksikan akan tercakup pada Pilar 1 dan penghasilannya harus direalokasikan ke yurisdiksi lain adalah Samsung Electronics dan SK Hynix.

Mengenai Pilar 2 yang mengatur tentang pajak korporasi minimum global dengan tarif 15%, Hong mengatakan proposal tersebut akan langsung memberikan tambahan penerimaan bagi Korea Selatan.

Namun, tambahan penerimaan pajak yang didapatkan Korea Selatan berkat Pilar 2 akan berkurang seiring berjalannya tahun. "Kami percaya Pilar 2 akan menambah penerimaan pajak. Namun, tambahan yang diperoleh akan menurun karena setiap yurisdiksi akan menyesuaikan tarif pajaknya," ujar Hing seperti dilansir koreaherald.com.

Baca Juga: Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Seperti diketahui, 136 dari 140 yurisdiksi Inclusive Framework telah menyetujui solusi 2 pilar yang diusung oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada bulan ini.

Bila multilateral convention (MLC) atau naskah perjanjian multilateral dari solusi 2 pilar benar-benar bisa diselesaikan dan disepakati pada 2022 oleh OECD dan Inclusive Framework, maka Pilar 1 dan Pilar 2 akan berlaku pada 2023.

Baca ulasan mendalam DDTCNews terkait konsensus pajak global di Selangkah Lagi Mencapai Konsensus Global Pajak Digital. (sap)

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Topik : konsensus pajak global, ekonomi digital, pajak internasional, pajak digital, Korea Selatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

Selasa, 30 November 2021 | 13:30 WIB
KOREA SELATAN

Korea Selatan Berencana Pajaki NFT Mulai Tahun Depan

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah