Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Komisi Uni Eropa Minta Negara Ini Benahi Sistem Pajaknya

A+
A-
1
A+
A-
1
Komisi Uni Eropa Minta Negara Ini Benahi Sistem Pajaknya

LONDON, DDTCNews – Komisioner Urusan Ekonomi Uni Eropa Pierre Moscovici memperingatkan Inggris untuk membenahi sistem pajak wilayahnya yang berada di luar Inggris Raya. Bukan tidak mungkin bila tidak ada pembenahan signifikan dalam transparansi pajak, yurisdiksi-yurisdiksi tersebut menambah isi daftar hitam Uni Eropa.

Hal ini dikatakan Moscovici saat berada di London, Minggu (24/12). Yurisdiksi seperti Jersey bisa saja masuk blacklist bila tidak membenahi rezim pajaknya. Untuk saat ini wilayah yang berada di Selat Channel itu berada di zona abu-abu dalam hal transparansi pajak.

"Kami akan memeriksa dan jika komitmen mereka tidak serius mereka akan dimasukkan dalam daftar hitam dalam enam bulan. Kami akan memperbaharui daftarnya setahun sekali," katanya dilansir theguardian.com.

Baca Juga: Beri Stimulus Ekonomi, Penurunan Tarif PPN Dipertimbangkan

Selain itu, mantan menteri keuangan Prancis itu juga mengingatkan Inggris agar tidak menjadikan agenda brexit sebagai alat untuk menerapkan rezim pajak rendah seperi halnya Irlandia. Kerangka kerja global seperti yang diatur dalam OECD tetap menjadi pegangan utama bila negeri Ratu Elizabeth itu benar-benar berpisah dengan Uni Eropa.

"Ketika kita menegosiasikan sebuah perjanjian perdagangan bebas dan dalam negosiasi tersebut harus memenuhi standar perjanjian internasional. Yakni harus kompatibel dengan apa yang dihasilkan OECD soal penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (BEPS)," ucapnya.

Seperti yang diketahui, Moscovici berada di London untuk melakukan pembicaraan intensif dengan Menteri Keuangan Inggris, Philip Hammound. Agenda soal penghindaran pajak menjadi pembicaraan utama keduanya.

Baca Juga: Menkeu Inggris Desak AS Kembali ke Meja Perundingan Konsensus Global

Ia juga mengharapkan Inggris bisa bekerja sama dengan Uni Eropa dalam menyetujui rencana pengenaan pajak bagi ekonomi digital. Secara efektif tarif pajak untuk entitas bisnis ini akan dipatok rata-rata sebesar 9% nantinya.

"Menetapkan tarif pajak perusahaan dan pribadi merupakan kedaulatan nasional dan saya yakin Inggris dapat melakukannya meskipun berada di luar Uni Eropa," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: Sumbang Pajak dan Kerek Ekonomi, Liga Sepakbola Wajib Kembali Bergulir
Topik : berita pajak internasional, transparansi pajak, inggris
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 24 Februari 2020 | 10:41 WIB
ARAB SAUDI
Selasa, 18 Februari 2020 | 17:35 WIB
INGGRIS
Senin, 17 Februari 2020 | 20:38 WIB
TRANSPARANSI PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK