BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP) menyita rumah milik tersangka pidana perpajakan berinisial NFS di Jakarta Utara.
Tersangka merupakan komisaris sekaligus pengendali PT RPJ. Lewat perusahaan tersebut, NFS bersama karyawannya yang berinisial A ditengarai telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif.
"Faktur pajak fiktif dipakai PT RPJ untuk mengecilkan jumlah PPN. Perbuatan pidana yang dilakukan tersangka selama 2016 telah menimbulkan kerugian pendapatan negara senilai Rp2,37 miliar," tulis DJP dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (28/12/2022).
Sesuai dengan Pasal 39A UU KUP, setiap orang yang menggunakan faktur pajak fiktif diancam hukuman pidana penjara selama 2 hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 hingga 4 kali jumlah pajak dalam daktur pajak.
Selanjutnya, rumah milik NFS yang telah disita tersebut akan dilakukan penilaian oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian DJP. Adapun rumah tersebut dijadikan sebagai jaminan atas pemulihan kerugian pada penerimaan negara.
Agar penyidikan dihentikan dan tersangka terbebas dari hukuman pidana penjara, tersangka dapat membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Pasal 44B UU KUP.
Pada pasal tersebut, penyidikan dapat dihentikan bila tersangka melunasi jumlah pajak dalam faktur pajak ditambah dengan sanksi denda sebesar 4 kali jumlah pajak pada faktur pajak. Setelah dilunasi, menteri keuangan akan meminta jaksa agung menghentikan penyidikan.
"Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan," bunyi Pasal 44B ayat (1) UU KUP. (rig)
