Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jurus-jurus Pemda Genjot Penerimaan Pajak, Seperti apa?

A+
A-
0
A+
A-
0
Jurus-jurus Pemda Genjot Penerimaan Pajak, Seperti apa?

Kampung Pelangi. (foto: Pemkot Semarang)

SEMARANG, DDTCNews - Pemkot Semarang menyiapkan sejumlah strategi untuk merealisasikan target penerimaan pajak daerah tahun ini sebesar Rp1,82 triliun, atau naik 24% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1,46 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Agus Wuryanto memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak daerah, meski target penerimaan pajak daerah yang dipatok tumbuh dua digit.

"Kasihan masyarakat jika tarifnya dinaikkan. Kami siapkan terobosan-terobosan lain untuk menaikkan pendapatan," kata Agus dikutip Senin (20/01/2020).

Baca Juga: Ada Penyesuaian NJOP , Tagihan PBB-P2 Membengkak hingga 400%

Agus menjelaskan terobosan yang akan dilakukan Pemkot Semarang di antaranya memperbaiki basis data penunggak pajak, serta menggandeng kejaksaan untuk mengeksekusi penunggak pajak tersebut.

Menurutnya, Bapenda dan Kejaksaan Negeri Semarang telah meneken nota kesepahaman untuk mengeksekusi penunggak pajak daerah. Namun, kedua institusi itu masih memerlukan waktu untuk membahas detail mekanisme eksekusi itu.

Bapenda juga bersiap mengintegrasikan data perpajakan dan data perizinan milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP). Jika telah terintegrasi, para investor yang datang ke Semarang, akan langsung terdaftar sebagai wajib pajak daerah.

Baca Juga: Kepala BKPM Ingin Lembaganya Diperkuat, Ada Apa?

Ada pula rencana memaksimalkan program pajak elektronik (electronic tax/e-tax) yang dipasang di sejumlah hotel dan restoran. Menurutnya, ada seribu lebih hotel dan restoran di Semarang yang perlu dipasangi mesin e-tax itu, tapi baru 126 titik yang telah terpasang.

Nanti, lanjut Agus, Pemkot akan berkoordinasi dengan Bank Jateng untuk menyediakan mesin e-tax lainnya. Dia optimistis mesin e-tax akan mencegah kecurangan dalam pembayaran pajak dan restoran di Semarang. Apalagi, sistem e-tax di Semarang terintegrasi dengan data di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengutip Halo Semarang, rencana Bapenda ini didukung anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Juan Rama. Menurut Juan, penerapan e-tax di setiap pasar pelru dimaksimalkan guna menaikkan pendapatan daerah. Ia menyebut sektor perdagangan menjadi salah satu sektor penerimaan yang target pajaknya tkidak tercapai tahun lalu.

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

"Saya optimis penerimaan retribusi akan meningkat, terutama untuk retribusi di Dinas Perdagangan, karena kami sudah gelontorkan anggaran untuk pengadaan alat guna menunjang e-retribusi,” kata Juan. (RIG)

"Kasihan masyarakat jika tarifnya dinaikkan. Kami siapkan terobosan-terobosan lain untuk menaikkan pendapatan," kata Agus dikutip Senin (20/01/2020).

Baca Juga: Ada Penyesuaian NJOP , Tagihan PBB-P2 Membengkak hingga 400%

Agus menjelaskan terobosan yang akan dilakukan Pemkot Semarang di antaranya memperbaiki basis data penunggak pajak, serta menggandeng kejaksaan untuk mengeksekusi penunggak pajak tersebut.

Menurutnya, Bapenda dan Kejaksaan Negeri Semarang telah meneken nota kesepahaman untuk mengeksekusi penunggak pajak daerah. Namun, kedua institusi itu masih memerlukan waktu untuk membahas detail mekanisme eksekusi itu.

Bapenda juga bersiap mengintegrasikan data perpajakan dan data perizinan milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP). Jika telah terintegrasi, para investor yang datang ke Semarang, akan langsung terdaftar sebagai wajib pajak daerah.

Baca Juga: Kepala BKPM Ingin Lembaganya Diperkuat, Ada Apa?

Ada pula rencana memaksimalkan program pajak elektronik (electronic tax/e-tax) yang dipasang di sejumlah hotel dan restoran. Menurutnya, ada seribu lebih hotel dan restoran di Semarang yang perlu dipasangi mesin e-tax itu, tapi baru 126 titik yang telah terpasang.

Nanti, lanjut Agus, Pemkot akan berkoordinasi dengan Bank Jateng untuk menyediakan mesin e-tax lainnya. Dia optimistis mesin e-tax akan mencegah kecurangan dalam pembayaran pajak dan restoran di Semarang. Apalagi, sistem e-tax di Semarang terintegrasi dengan data di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengutip Halo Semarang, rencana Bapenda ini didukung anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Juan Rama. Menurut Juan, penerapan e-tax di setiap pasar pelru dimaksimalkan guna menaikkan pendapatan daerah. Ia menyebut sektor perdagangan menjadi salah satu sektor penerimaan yang target pajaknya tkidak tercapai tahun lalu.

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

"Saya optimis penerimaan retribusi akan meningkat, terutama untuk retribusi di Dinas Perdagangan, karena kami sudah gelontorkan anggaran untuk pengadaan alat guna menunjang e-retribusi,” kata Juan. (RIG)

Topik : penerimaan pajak daerah, pemkot semarang, kejaksanaan negeri, kpk, e-tax, investasi, daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 13 Februari 2020 | 16:03 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Kamis, 13 Februari 2020 | 15:30 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Kamis, 13 Februari 2020 | 15:15 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Kamis, 13 Februari 2020 | 14:44 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:17 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:13 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:06 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 19 Februari 2020 | 19:50 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020