Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Jokowi: Tax Amnesty Ini Sangat Krusial

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghadiri acara sosialisasi program pengampunan pajak.  Acara tersebut diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan sekaligus menjadi sosialisasi terakhir.

Presiden Jokowi mengatakan program pengampunan pajak Indonesia menjadi sangat krusial dan menjadi penentu pembangunan nasional. Tekanan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat dirasakan oleh rakyat dan dunia usaha saat ini.

“Dengan segala kebijakan, semua negara berebut untuk mendapatkan arus uang dan investasi untuk masuk ke dalam negeri.  Saya tahu masyarakat kita uangnya banyak, bahkan sampai disimpan di luar negeri,” ujar Presiden di Jiexpo Hall, Jakarta, Senin (1/8).

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Presiden menekankan, program pengampunan pajak dapat memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak yang tidak atau belum patuh. “Dalam kebijakan ini sanksi berupa administratif dan sanksi pidana dihilangkan, lalu diganti dengan tarif pengampunan pajak yang sudah ditetapkan dengan angka yang sangat rendah,” ujarnya.

Angka atau tarif yang telah ditetapkan dengan sangat rendah tersebut diharapkan bisa meraup partisipasi semua masyarakat. Partisipasi dari berbagai kalangan menjadi kunci utama penentu kesuksesan program demi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional yang lebih baik.

Jokowi menghimbau kebijakan pengampunan pajak ini sudah diberikan payung hukum guna meyakinkan pemilik uang bahwa program ini sudah memiliki kepastian hukum.

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

Selain itu, Jokowi juga meyakini  jika arus uang dari hasil program pengampunan pajak masuk secara keseluruhan, baik dari repatriasi maupun dari deklarasi, maka ia bisa pastikan Indonesia akan memiliki ruang besar dalam melakukan pembangunan negara. (Amu)

“Dengan segala kebijakan, semua negara berebut untuk mendapatkan arus uang dan investasi untuk masuk ke dalam negeri.  Saya tahu masyarakat kita uangnya banyak, bahkan sampai disimpan di luar negeri,” ujar Presiden di Jiexpo Hall, Jakarta, Senin (1/8).

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Presiden menekankan, program pengampunan pajak dapat memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak yang tidak atau belum patuh. “Dalam kebijakan ini sanksi berupa administratif dan sanksi pidana dihilangkan, lalu diganti dengan tarif pengampunan pajak yang sudah ditetapkan dengan angka yang sangat rendah,” ujarnya.

Angka atau tarif yang telah ditetapkan dengan sangat rendah tersebut diharapkan bisa meraup partisipasi semua masyarakat. Partisipasi dari berbagai kalangan menjadi kunci utama penentu kesuksesan program demi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional yang lebih baik.

Jokowi menghimbau kebijakan pengampunan pajak ini sudah diberikan payung hukum guna meyakinkan pemilik uang bahwa program ini sudah memiliki kepastian hukum.

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

Selain itu, Jokowi juga meyakini  jika arus uang dari hasil program pengampunan pajak masuk secara keseluruhan, baik dari repatriasi maupun dari deklarasi, maka ia bisa pastikan Indonesia akan memiliki ruang besar dalam melakukan pembangunan negara. (Amu)

Topik : sosialisasi tax amnesty, presiden jokowi, pengampunan pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI