Presiden Jokowi.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kesalahan dalam pelaksanaan pemilu 2024 tidak terulang dalam pilkada serentak pada 27 November 2024.
Jokowi mengatakan pelaksanaan pilkada 2024 tidak kalah rumit dibanding pemilu yang lalu. Dia pun meminta seluruh pegawai KPU melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menjaga kualitas demokrasi elektoral.
"Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda," katanya dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada 2024, Selasa (20/8/2024).
Jokowi mengatakan persoalan yang juga tidak boleh terulang antara lain mengenai kerusakan alat dan surat suara, gangguan keamanan, serta masalah dalam proses penghitungan suara, baik akibat oleh kesalahan manusia maupun kesalahan sistem teknologi informasi.
Dia menjelaskan pilkada 2024 akan menjadi pilkada serentak pertama di Indonesia. Pilkada akan dilaksanakan di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi, dengan 203,92 juta pemilih pada daftar pemilih sementara.
Menurutnya, fungsi pengawasan proses pemilu perlu menjadi perhatian melalui penempatan pengawas independen yang netral, serta meningkatkan transparansi proses penghitungan suara dengan menggunakan teknologi yang reliable. Secara bersamaan, KPU diminta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang ada, serta menegakkan hukum bagi pihak yang melakukan praktik praktik politik uang.
"Tugas ini pasti butuh kerja keras, butuh kerja sama, butuh sinergitas yang baik antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan berbagai elemen masyarakat," ujarnya.
Jokowi menambahkan KPU telah memiliki bekal pengalaman dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan pemilu dan pilkada. Meski demikian, dia tetap meminta KPU waspada dengan meningkatkan kapasitas teknis persiapan pilkada, serta menciptakan terobosan agar pilkada makin berkualitas. (sap)