PENGELOLAAN BANDARA

Jadi Proyek Bandara Pertama Pakai Skema KPBU, Ini Harapan Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 Desember 2019 | 16:55 WIB
Jadi Proyek Bandara Pertama Pakai Skema KPBU, Ini Harapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merampungkan proses lelang Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek KPBU pertama untuk bnadara ini diharapkan menjadi percontohan KPBU serupa di masa depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemenang lelang KPBU Bandar Komodo jatuh kepada konsorsium CAS. Kelompok usaha ini terdiri dari PT. Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd.

"Skema KPBU ini merupakan alternatif pendanaan bagi penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan belanja modal dengan kerja sama antara publik dan private sector," katanya di Kantor Kemenkeu, Kamis (26/12/2019).

Baca Juga:
Turun 27 Persen, Setoran Pajak dari Sektor Tambang Hanya Rp 19 Triliun

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan kerja sama KPBU Bandara Komodo tidak mengambil satu rupiah dari APBN. Pemerintah menggunakan aset negara yang sudah di bangun sebagai bagian dari kerja sama dengan pihak swasta.

Pemenang lelang, lanjut Sri Mulyani, akan diberikan kewenangan mengelola Bandara Komodo dengan tambahan komitmen pengembangan infrastruktur. Komitmen investasi dan biaya operasional akan sepenuhnya di tanggung pemenang konsorsium dalam 25 tahun ke depan.

"Bagi kami di Kemenkeu titik beratnya ada pada aset negara yang di kerja samakan. Kita berharap transaksi bisa meningkatkan kualitas KPBU ke depan menjadi lebih transparan dan akuntabel," paparnya.

Baca Juga:
Turun 3,9 Persen, Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp269 Triliun

Sebagai pemenang lelah, Konsorsium CAS menawarkan belanja modal sebesar Rp1,2 triliun dan menanggung biaya operasional pengelolaan Bandara Komodo senilai Rp5,7 triliun. Keseluruhan biaya tersebut akan digunakan untuk mengembangkan dan mengelola bandara yang berlokasi di Labuan Bajo tersebut.

Konsorsium CAS memiliki kewajiban untuk merancang, membangun dan membiayai pembangunan seperti membangunan fasilitas sisi udara yang meliputi perpanjangan dan perkerasan landas pacu, penambahan apron, stopway dan RESA.

Pembangunan fasilitas sisi darat meliputi Perluasan Terminal Penumpang Domestik, Pembangunan Terminal Penumpang Internasional; Kantor dan Gedung; dan Fasilitas Pendukung lainnya.

Baca Juga:
Bayar Gaji-13, Pemerintah Siapkan Rp 50,8 Triliun pada Juni 2024

Kedua, mengoperasikan Bandar Udara Komodo selama masa kerjasama 25 (dua puluh lima) tahun. Ketiga, Memelihara seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo selama masa kerja sama.

Keempat, menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo pada saat masa kerja sama berakhir kepada Kementerian Perhubungan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 Maret 2024 | 16:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 27 Persen, Setoran Pajak dari Sektor Tambang Hanya Rp 19 Triliun

Senin, 25 Maret 2024 | 14:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak dari PPN Dalam Negeri Turun 26 Persen, Ada Apa?

Minggu, 24 Maret 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ajak Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu dan Benar

Minggu, 24 Maret 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

9,6 Juta WP OP Sudah Laporkan SPT Tahunan Lewat e-Filing, Tumbuh 23%

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi