Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Insentif Pajak Dinilai Belum Cukup, Ini Masukan Pelaku Konstruksi

A+
A-
0
A+
A-
0
Insentif Pajak Dinilai Belum Cukup, Ini Masukan Pelaku Konstruksi

Suasana aktivitas pengerjaan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (14/5/2020). PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyatakan akan memprioritaskan pengerjaan proyek infrastruktur berlabel proyek strategis nasional (PSN) di tengah pandemi COVID-19 yang telah memberikan gangguan signifikan pada sektor konstruksi, salah satunya proyek LRT Jabodebek yang ditargetkan selesai pada 30 Juni 2021. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, DDTCNews—Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah belum cukup menyelamatkan usaha konstruksi di tengah pandemi virus Corona.

Wakil Ketua Umum Gapensi Didi Aulia mengatakan usaha konstruksi mulai terguncang sejak awal Maret 2020. Sejak saat itu, langsung banyak terjadi pembatalan, penundaan, hingga penghapusan berbagai proyek infrastruktur.

“Kalau sekarang ada insentif juga sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Proyek-proyek sudah dibatalkan, orang mau makan apa?” katanya kepada DDTCNews, Senin (25/5/2020).

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Insentif pajak diatur dalam PMK No. 44/PMK.03/2020. Dalam beleid itu, usaha konstruksi bisa menikmati insentif berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25.

Namun, lanjut Didi, insentif pajak tersebut belum cukup lantaran persoalan utamanya belum terselesaikan. Persoalan utama yang dimaksud Didi adalah banyaknya pembatalan proyek karena pandemi Corona.

Menurut Didi, dampak pandemi Corona telah dirasakan oleh 146.000 perusahaan konstruksi di Indonesia dengan jutaan pekerja lepas yang kehilangan pekerjaan karena pembatalan proyek.

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Untuk itu, ia meminta keputusan penghapusan atau penundaan belanja infrastruktur pada APBN dipertimbangkan kembali. Gapensi saat ini menerima surat pembatalan/pemotongan proyek hingga 50% dari Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

Menurut Didi, pengusaha anggota Gapensi sudah memikirkan protokol kesehatan untuk pengerjaan proyek. Proyek yang berjalan dinilain mampu menolong pelaku usaha konstruksi bertahan hingga pandemi berakhir.

“Apa yang mesti dilakukan, kita sudah tahu. Tinggal pemerintah tetap melaksanakan pekerjaannya saja. Kalau misal rencananya 200 hari, bisa diperpanjang jadi 300 atau 350 hari. Setidaknya agar orang-orang tetap kerja,” ujarnya.

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut jasa konstruksi termasuk sektor usaha yang mengalami pelemahan paling tajam akibat pandemi Corona sehingga perlu diberikan insentif pajak.

Pada kuartal I/2020, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan sektor usaha konstruksi hanya 2,9%, melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,91%. (rig)

Baca Juga: DJP: PMK Perpanjangan Insentif Pajak UMKM Segera Terbit
Topik : insentif pajak, pmk 44/2020, pembatalan proyek, gapensi, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 15:30 WIB
PRANCIS
Jum'at, 10 Juli 2020 | 15:21 WIB
BOLIVIA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:15 WIB
KINERJA PENERIMAAN NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 13:34 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK