Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ini Ternyata Penyebab Rumah Sakit Belum Manfaatkan Insentif Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Ternyata Penyebab Rumah Sakit Belum Manfaatkan Insentif Pajak

Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Lies Dina Liastuti. (tangkapan layar Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pengelola rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit badan layanan umum (BLU) mengeluhkan beberapa kendala di lapangan terkait dengan pemanfaatan insentif pajak untuk penanganan Covid-19.

Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Lies Dina Liastuti mengatakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) masih belum dirasakan oleh RSCM karena harga barang dan jasa pada e-katalog masih mencakup tarif PPN.

"Fasilitas ini ternyata belum tentu berdampak ke ujung karena yang kami beli barang dan jasa lewat e katalog. Pada e-katalog itu harganya sudah ada dan mencakup PPN. Ini perlu dibahas bersama LKPP," ujar Lies dalam sebuah webinar, Senin (10/8/2020).

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan meminta kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk mengadakan forum untuk memudahkan proses pengembalian PPN yang sudah terlanjur dibayar akibat kendala pada e-katalog tersebut.

Menanggapi hal ini, Kasubdit Peraturan PPN Industri DJP Wahyu Winardi mengatakan keluhan-keluhan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Untuk meminta kembali PPN yang sudah terlanjur terbayar, Wahyu menawarkan dua solusi kepada rumah sakit. Bagi rumah sakit yang ditunjuk sebagai pengusaha kena pajak (PKP), mereka hanya perlu mengkreditkan pajak masukan dari pengadaan barang dan jasa terkait Covid-19.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

"Kalau rumah sakit ini PKP maka dikreditkan saja. Ini sebenarnya cara paling cepat untuk mengklaim pajak masukan yang sudah dibayarkan. Nanti diperhitungkan dengan pajak keluaran," ujar Wahyu.

Bagi rumah sakit belum dikukuhkan sebagai PKP, upaya yang perlu dilakukan agar bisa memanfaatkan fasilitas PPN DTP adalah dengan menghubungi penyedia barang atau jasa dan meminta penyedia untuk mengganti faktur pajak.

“Konsekuensi dari penggantian ini adalah yang sebelumnya terutang PPN menjadi akan ada lebih bayar kepada vendor," ujar Wahyu.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Untuk mengklaim PPN DTP tersebut, rumah sakit harus memastikan barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP) sudah sesuai dengan PMK 28/2020.. Perlu dipastikan pula penyerahan ini juga terjadi pada masa berlaku fasilitas PMK 28/2020, yakni pada Maret 2020 hingga September 2020.

Melalui PMK 28/2020, pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP dari dalam daerah pabean maupun JKP dari luar daerah pabean, fasilitas PPN tidak dipungut atas impor BKP, dan fasilitas pembebasan PPN atas impor BKP yang terkait dengan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

Fasilitas ini diberikan kepada instansi pemerintah dan rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani pandemi Covid-19 serta pihak lain yang digandeng oleh instansi pemerintah dan rumah sakit untuk menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga: Periode Pemberian Insentif Pajak PMK 28/2020 Bakal Diperpanjang

Barang dan jasa yang perolehannya tidak dipungut PPN antara lain obat-obatan, vaksin, alat laboratorium, APD, hingga jasa seperti jasa konstruksi, konsultasi, jasa persewaan, dan barang atau jasa lainnya yang dirasa diperlukan untuk penanganan Covid-19. (kaw)

Topik : PMK 28/2020, virus Corona, insentif pajak, PPN tidak dipungut, PPN ditanggung pemerintah, rumah saki
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 13 Agustus 2020 | 00:00 WIB
Agar kedepannya dapat dijadikan sebagai poin pembenahan yang dapat ditinjau dan ditindaklanjuti oleh pihak otoritas pajak dalam mengatur kebijakan yang terkoordinir dengan aspek yang memiliki keterkaitan.
1
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 10:19 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 21 September 2020 | 17:10 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 21 September 2020 | 15:24 WIB
KOTA MATARAM
Senin, 21 September 2020 | 11:24 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: