KOTA BATAM

Ini Sebab Pemkot Gagal Kejar Target Pendapatan Daerah 2018

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 Maret 2019 | 17:24 WIB
Ini Sebab Pemkot Gagal Kejar Target Pendapatan Daerah 2018

Ilustrasi. (batam.go.id)

BATAM, DDTCNews – Pemerintah Kota Batam hanya mampu merealisasikan pendapatan daerah 2018 senilai Rp2,36 triliun atau 94,08% dari target Rp2,5 triliun. Ada sejumlah kendala yang menghambat Pemkot Batam memenuhi target pada tahun lalu.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sektor utama yang berperan dalam raihan pendapatan daerah. Salah satu penyebab lemahnya PAD yaitu masih ada badan usaha yang tidak memiliki NPWP terdaftar di Kota Batam.

“Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah 2018 yaitu penerimaan yang berasal dari PAD sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi serta kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya di DPRD Kota Batam seperti dikutip pada Senin (25/3/2019).

Baca Juga:
Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Selain disebabkan lesunya PAD, pendapatan daerah Kota Batam 2018 juga terhambat karena penerimaan dana transfer atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagaimanapun, tingkat kelancaran realisasi DAK sangat bergantung pada kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Amsakar menyebut masalah lain yang dihadapi yaitu penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 25, dan PPh 29 yang belum maksimal. Realisasi DBH pajak provinsi yang tidak sesuai juga menjadi penyebab lesunya pendapatan daerah 2018.

Untuk mengantisipasi lesunya realisasi pendapatan daerah 2019, Amsakar mengaku telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah yang tepat, serta mendorong SKPD agar lebih berperan aktif untuk berkoordinasi dengan kementerian teknis.

Baca Juga:
Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Adapun upaya lain yang akan diterapkan Pemkot Batam yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan basis data pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan, pengendalian, serta peningkatan pelayanan.

“Terkait NPWP, Pemkot Batam sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan yang memperoleh pekerjaan di Kota Batam agar mempunyai NPWP cabang Batam,” ungkapnya seperti dilansirbatam.go.id.

Berdasarkan catatan Pemkot Batam, realisasi PAD tercatat senilai Rp1,08 triliun atau 87,82% dari target Rp1,23 triliun. Realisasi pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp291,57 miliar atau 96,04% dari target Rp303,59 miliar.

Sementara, realisasi dana perimbangan tercapai senilai Rp969,98 miliar atau 101,43 miliar dari target Rp983,75 miliar. Ini sekaligus menjadi satu-satunya pendapatan daerah yang berhasil memenuhi target sepanjang 2018.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini