Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ini Sasaran DJP dari PPN 1% Hasil Pertanian Tertentu

A+
A-
18
A+
A-
18
Ini Sasaran DJP dari PPN 1% Hasil Pertanian Tertentu

Petani memanen jagung miliknya di Desa Bone-Bone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2020). Dengan terbitnya PMK No.89/2020 pengusaha kena pajak (PKP) petani tidak lagi dipusingkan dengan mekanisme penghitungan pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK) dalam menentukan besaran PPN yang disetor. (ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan faktor kesederhanaan menjadi pokok inti dari PMK No.89/2020 yang ditawarkan kepada petani atau kelompok tani untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, khususnya berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan PMK No.89/2020 pengusaha kena pajak (PKP) petani tidak lagi dipusingkan dengan mekanisme penghitungan pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK) dalam menentukan besaran PPN yang disetor.

"Jadi dengan DPP Nilai Lain sebesar 10% dari harga jual, maka tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan," katanya di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Baca Juga: Soal Implementasi e-Faktur 3.0, PKP Baru Perlu Lakukan Langkah Ini

Hestu menambahkan beleid PPN 1% atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu juga dipungut oleh industri yang menerima penyerahan barang dari PKP petani.

Dengan demikian, sambungnya, beban administrasi sepenuhnya ditanggung oleh lawan transaksi dari PKP yang menggunakan skema PPN sebagaimana diatur dalam PMK No.89/2020.

Menurutnya, kewajiban dari PKP yang menghasilkan barang pertanian tertentu adalah menyampaikan pemberitahuan kepada kantor pajak terdaftar untuk memanfaatkan skema DPP dengan nilai lain.

Baca Juga: Perhatian! Aplikasi e-Faktur 2.2 Rencananya Ditutup Minggu Depan

Selanjutnya dalam melakukan transaksi PKP yang menggunakan skema nilai lain sebagai DPP cukup menerbitkan faktur pajak atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak saat penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Adapun pemberitahuan tersebut paling lambat disampaikan saat penyampaian SPT masa PPN pertama dalam tahun pajak dimulainya penggunaan DPP nilai lain.

Seperti diketahui, lewat PMK 89/2020, otoritas memperkenalkan skema tarif efektif PPN sebesar 1%. Tarif efektif itu muncul karena DPP dari penyerahan barang hasil pertanian tertentu ini menggunakan nilai lain yakni 10% dari harga jual

Baca Juga: Kata DJP Soal Pembetulan SPT Masa Pajak Sebelum e-Faktur 3.0 Berlaku

Langkah ini merupakan respons pemerintah atas dicabutnya fasilitas pembebasan PPN pada sektor pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2007. PP ini dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 70/P/HUM/2013.

Sejak saat itu penyerahan barang hasil pertanian yang awalnya bebas PPN menjadi terutang PPN. Otoritas fiskal menyebutkan hal ini membuat petani kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya. PMK ini diharap bisa menyelesaikan masalah tersebut. (Bsi)

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP
Topik : PPN 1% hasil pertanian, PMK 89/2020, PKP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 22:33 WIB
Selain membuat kebijakan menyederhanakan PPN atas produk pertanian tertentu, DJP juga harus memberikan kepastian hukum bagi para petani dalam menjalankan PMK No.89/2020.
1
artikel terkait
Senin, 07 September 2020 | 19:15 WIB
ANGGARAN BPK & BPKP
Jum'at, 04 September 2020 | 07:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 02 September 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 01 September 2020 | 18:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK