BERITA TERKINI
DUBAI, DDTCNews – Derap langkah gelombang perubahan terus bergulir di kawasan Timur Tengah. Jika beberapa tahun lalu ramai dengan arus demokratisasi (Arab Spring). Kali ini, pada pembuka tahun untuk mengurangi ketergantungan atas komoditas minyak, pajak pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di antara di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Lalu bagaimana implikasi pengenalan rezim pajak baru ini. Bloomberg.com menyajikan efek PPN ini ibarat dua sisi mata uang. Dalam jangka pendek ada potensi penurunan konsumsi domestik namun dalam jangka panjang akan menguntungkan bagi perekonomian negara.
“PPN akan mentrasfer uang dari konsumen kepada pemerintah, sehingga akan membantu meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun, mungkin juga akan mengurangi konsumsi masyarakat,” kata Jane Kinninmont, peneliti kebijakan internasional dari Chatham House, Senin (1/1).
Penerapan PPN di Uni Emirat Arab akan dikenakan untuk produk tekstil, buku dan biaya pendidikan tinggi. Selain itu, Kementerian Energi menyebutkan akan ada kenaikan harga bahan bakar ritel berkisar antara 4%-6%.
Dalam jangka pendek para ahli memprediksi adanya kenaikan biaya hidup sebesar 1,5%. Namun, untuk kedua negara tersebut, pengenalan PPN tidak akan menimbulkan gejolak sosial politik yang berarti.
“Pada jangka panjang penduduk dengan pendapatan rendah akan terkena dampak paling besar dari penerapan PPN. Tapi itu tidak akan menimbulkan masalah karena penduduknya tidak banyak mengeluh,” kata Ellen Wald, analis geopolitik dari Arabia Foundation.
Selain itu, Uni Emirat Arab khususnya Dubai dikenal sebagai destinasi favorit ekspatriat karena dikenal dengan kota bebas pajak. Kebijakan ini juga berimplikasi pada para ekspatriat yang selama ini bermukim di sana.
“Satu pil pahit yang sulit ditelan untuk banyak orang. Mungkin pada awalnya tidak akan banyak pengaruh pada keuangan rumah tangga, namun pelan tapi pasti kenaikan biaya terus meningkat tiap tahunnya,” kata seorang ekspatriat yang enggan dirilis identitasnya saat di wawancara Al Jazerra. (Amu)
