Berita
Sabtu, 04 Desember 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:30 WIB
CHINA
Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Indonesia Siap Sambut Konsensus Pajak Global, DJP Siapkan Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Indonesia Siap Sambut Konsensus Pajak Global, DJP Siapkan Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan langkah antisipasi untuk merespons reformasi perpajakan internasional yang mulai bergulir pada akhir tahun ini.

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan saat ini komitmen sudah tercapai untuk kerangka besar konsensus global pada Pilar 1 dan Pilar 2. Namun, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan negara Inclusive Framework pada tahun depan yaitu pedoman teknis implementasi konsensus global.

"Saat ini masih konsensus besarnya saja. Implementasinya diharapkan bisa dibahas nanti di Presidensi G-20 tahun depan," katanya Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

Mekar menyampaikan adanya ambisi besar dari Inclusive Framework OECD untuk mengimplementasikan konsensus global pada tahun fiskal 2023. Ada 2 tantangan besar yang perlu diatasi untuk mencapai target tersebut. Pertama, belum tersedianya Multilateral Consensus (MLC) untuk Pilar 1. Kedua, belum adanya Multilateral Instrument (MLI) untuk Pilar 2.

Namun demikian, Indonesia sudah bersiap untuk merespons perubahan besar dalam kebijakan perpajakan internasional. Respons tersebut disiapkan pemerintah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pasal 32A dalam UU HPP menjadi regulasi baru dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal tersebut disisipkan antara Pasal 32 dan Pasal 33 sebagai respons pemerintah terhadap perubahan lanskap perpajakan internasional.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

"Tapi bagaimana MLC dan MLI-nya, perubahannya belum tersedia saat ini. Jadi Indonesia masih menunggu, tapi di Pasal 32A UU HPP, kita sudah siapkan dasar hukum untuk pelaksanaannya di level UU," terangnya.

Seperti diketahui, Pilar 1: Unified Approach merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal tersebut dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Sementara itu, Pilar 2 merupakan usulan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global. Pilar 2 ini terdiri atas 2 rencana kebijakan, yaitu Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR).

Baca Juga: Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

Baca ulasan DDTCNews mengenai topik di atas, Selangkah Lagi Mencapai Konsensus Global Pajak Digital. (sap)

Topik : konsensus pajak global, ekonomi digital, pajak internasional, pajak digital, pajak minimum global, PPh badan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 14:00 WIB
PAKISTAN

Kinerja Positif, Penerimaan Pajak Lampaui Target

Selasa, 30 November 2021 | 20:00 WIB
SPANYOL

Pungutan Pajak Turis Tidak Transparan, Pemerintah Tuai Protes

berita pilihan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:30 WIB
CHINA

China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Perubahan Data Wajib Pajak Badan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Gencarkan Pengawasan WP Penerima Insentif, Begini Ketentuannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022

Sabtu, 04 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Sabtu, 04 Desember 2021 | 06:30 WIB
SPANYOL

Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021