VIETNAM

Jaga Pertumbuhan Ekonomi 2024, Otoritas Ini Siapkan Keringanan Pajak

Dian Kurniati | Kamis, 28 Desember 2023 | 14:00 WIB
Jaga Pertumbuhan Ekonomi 2024, Otoritas Ini Siapkan Keringanan Pajak

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam bakal menyiapkan berbagai stimulus, termasuk insentif pajak, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2024.

Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan beberapa stimulus untuk mendukung pelaku usaha dan masyarakat bakal berlanjut pada 2024. Salah satunya ialah perpanjangan periode pemangkasan tarif PPN pada semester I/2024.

"Pemangkasan tarif PPN sebesar 2 poin persen akan kembali diberikan, sebagaimana yang berlaku pada tahun ini. Kebijakan ini juga telah disetujui oleh Majelis Nasional," katanya, dikutip pada Kamis (28/12/2023).

Baca Juga:
WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Phoc menuturkan Majelis Nasional menyetujui usulan pemerintah soal perpanjangan pemotongan PPN dari 10% menjadi 8%. PPN bertarif 8% dikenakan atas semua barang dan jasa, kecuali barang dan jasa tertentu.

Penurunan tarif PPN tidak akan diberikan pada beberapa sektor usaha termasuk perbankan dan keuangan, real estat, pertambangan, bahan kimia, dan asuransi. Alasannya, sektor-sektor usaha itu dinilai tidak membutuhkan insentif PPN untuk tumbuh.

Apabila PPN 8% diterapkan pada semester I/2023, pemerintah mengestimasi penerimaan yang hilang mencapai VND25 triliun atau sekitar Rp16,04 triliun.

Baca Juga:
KP3SKP Umumkan Hasil USKP A April 2024, Hanya 10 Peserta yang Lulus

Lebih lanjut, Kemenkeu saat ini tengah bersiap mengusulkan kebijakan pengurangan tarif pajak perlindungan lingkungan atas bensin, minyak, dan pelumas kepada Majelis Nasional. Kebijakan ini juga telah diberikan pada tahun ini.

Dalam hitungan Kemenkeu, kebijakan pengurangan tarif pajak perlindungan lingkungan atas bensin, minyak, dan pelumas akan menyebabkan potensi penerimaan hilang VND42,5 triliun atau Rp26,97 triliun.

Selain itu, Kemenkeu juga akan mengeluarkan surat edaran mengenai penambahan pemotongan retribusi pada layanan publik online dari 10% menjadi 50%.

Baca Juga:
Publik Bisa Minta Pegawai Pajak Jadi Narasumber Acara, Begini Caranya

"Kebijakan ini akan memberikan dukungan kepada masyarakat dan dunia usaha, dengan alokasi sekitar VND100 miliar per tahun," ujar Phoc.

Phoc menyebut Kemenkeu akan terus mempercepat reformasi dan modernisasi secara menyeluruh. Kemenkeu juga terus berkoordinasi dengan instansi lain untuk meninjau tarif pajak bea masuk dan bea keluar demi memperkuat iklim investasi.

Pada 2024, ia menilai tugas Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara akan makin berat. APBN 2024 disusun dengan defisit VND399,4 triliun atau setara 3,6% PDB.

Baca Juga:
Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Defisit itu berasal dari pendapatan negara yang ditargetkan senilai VND1,7 kuadriliun, serta belanja VND2,1 kuadriliun.

Secara umum, kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, serta mengendalikan inflasi.

"Oleh karena itu, besaran dan skema stimulus perlu diperhitungkan secara cermat untuk mencapai tujuan pemerintah, terutama stabilitas makroekonomi dan pengendalian inflasi," tuturnya seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak