KTT ASEAN-ROK CEO SUMMIT 2019

Cegah Proteksionisme, Jokowi Serukan 3 Terobosan Ini

Redaksi DDTCNews | Selasa, 26 November 2019 | 16:28 WIB
Cegah Proteksionisme, Jokowi Serukan 3 Terobosan Ini

Pesiden Jokowi berbicara pada KTT ASEAN-RoK CEO Summit, di Busan, Korsel, Senin (25/11). (Foto: Setkab)

BUSAN, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup manusia secara dramatis. Di sisi lain, ada peningkatan tendensi nasionalisme populisme ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meredam ini, perlu ada terobosan.

Menurut Presiden, gerakan antipasar bebas yang mengemukakan pendekatan proteksionis pun semakin mendominasi. Kolaborasi paradigma win-win yang selama beberapa dekade menjadi basis kerja sama ekonomi dunia mulai tergerus dengan pendekatan transaksional yang semakin marak.

“Kalau ini dibiarkan, resesi ekonomi dunia akan mendisfungsi sistem ekonomi dan keuangan global. Ketidakpercayaan terhadap institusi ekonomi dunia juga dapat kembali terulang. Untuk mencegah itu, kita perlu terobosan,” ujarnya dalam KTT ASEAN-ROK CEO Summit, di Busan, Korea Selatan, Senin (25/11).

Baca Juga:
Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan negara-negara ASEAN dan Korea Selatan untuk melakukan terobosan. Ia menyebut tiga terobosan besar yang harus dilakukan, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia, dan pengembangan energi terbarukan.

Presiden menyampaikan bagi Indonesia infrastruktur juga merupakan alat pemersatu bangsa, karena Indonesia memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Selama 5 tahun terakhir Indonesia terus membangun infrastruktur dan akan terus dilanjutkan pada periode ke-2 pemerintahannya.

“Tahun depan Indonesia akan menggelar forum infrastruktur dan konektivitas di kawasan Indo Pasifik. Saya undang semua pelaku usaha untuk hadir merebut infrastruktur dan konektivitas di Indonesia dan juga di kawasan Indo Pasifik,” kata Presiden seperti dilansir laman setkab.go.id.

Baca Juga:
Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Untuk menarik investasi khususnya pada proyek infrastruktur dan konektivitas, Presiden menjelaskan, debirokratisasi dan deregulasi harus dilakukan di Indonesia. Untuk itu, Indonesia akan segera merevisi 74 undang-undang yang menghambat investasi dengan menerapkan undang-undang omnibus.

Mengenai perbaikan kualitas sumber daya manusia, Presiden menjelaskan, sumber daya manusia adalah kunci bagi lompatan ekonomi bagi sebuah negara. Untuk itu, revitalisasi pendidikan guna menciptakan link and match antara pendidikan dan dunia kerja menjadi sebuah keniscayaan.

Menurut Presiden, ekonomi pada masa depan adalah ekonomi industri kreatif dan digital. Ia menilai, ASEAN dan Korea Selatan memiliki potensi besar dalam industri tersebut. Ekspor industri kreatif Korea Selatan menyumbang US$5,79 miliar ke perekonomian nasionalnya.

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

“Penguatan kerja sama ekonomi kreatif ASEAN dan Korea akan menjadi lompatan besar di kawasan. Untuk itu, Indonesia akan mengeluarkan peta jalan, Making Indonesia 4.0. Saya undang partisipasi pelaku usaha Korea Selatan dalam mendukung start up di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Kemudian pengembangan energi terbarukan, menurut Presiden, ASEAN dan Korea Selatan harus menjadi juara pengembangan energi terbarukan. Ia mencontohkan, Indonesia sejak tahun lalu telah mencanangkan kewajiban mencampur biodiesel kelapa sawit dengan solar sebesar 20% atau B20.

“Tahun depan, kami akan wajibkan peningkatan biodiesel menjadi 30% atau B30. Indonesia juga telah mengembangkan energi listrik berbasis air. Kami punya sungai besar yang menghasilkan listrik. Di Kalimantan Utara dengan potensi 11 MW dan di Papua dengan potensi 23 MW,” kata Presiden. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak