INGGRIS

Imbas Pandemi Corona, Dana Transfer Pusat ke Daerah Makin Dibutuhkan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 28 Agustus 2020 | 18:21 WIB
Imbas Pandemi Corona, Dana Transfer Pusat ke Daerah Makin Dibutuhkan

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Anggaran pemerintah daerah di Inggris menghadapi tekanan besar karena pandemi Covid-19. Gelontoran dana transfer pemerintah disebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi tekanan terhadap struktur belanja daerah.

Laporan Institute for Fiscal Studies (IFS) menyebutkan pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan tekanan terhadap anggaran pemerintah daerah tahun ini, tetapi juga masih akan terasa pada tahun mendatang.

"Pemerintah daerah di Inggris harus meningkatkan belanja untuk sektor kesehatan dan pada saat yang sama mengalami pendapatan yang berkurang akibat krisis Covid-19," tulis laporan IFS dikutip Jumat (28/8/2020).

Baca Juga:
Jenis Kendaraan Listrik yang Kena Bea Masuk 0% di Negara Ini Diperluas

IFS menyatakan pandemi memberikan dampak besar terhadap merosotnya penerimaan pajak pemerintah daerah. Pola konsumsi rumah tangga dan bisnis berubah drastis sehingga menggerus penerimaan pajak dari aktivitas penjualan barang dan jasa.

Dampak pandemi terhadap penerimaan pemerintah daerah juga bervariasi tergantung dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Meski pemerintah daerah mampu mempertahankan besaran belanja di tengah merosotnya penerimaan dengan adanya dana cadangan dan dana transfer dari pemerintah pusat, tak menutup kemungkinan timbul implikasi di masa depan.

Baca Juga:
Pacu Ekonomi di Negara Ini, DPR Minta Target Pajak Bisa Tumbuh 21%

Apalagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan besaran dana cadangan yang dipakai selama masa pandemi untuk tahun fiskal selanjutnya,. Alhasil, kebijakan belanja di masa depan juga bakal terpengaruh.

Kalkulasi IFS mencatat pemerintah daerah di Inggris mengalami tekanan pada sektor belanja yang naik hingga £4,4 miliar. Sementara itu, penerimaan bukan pajak mengalami tekanan dengan turun sebesar £2,8 miliar.

Pemerintah daerah di Inggris Raya sebetulnya sudah mengalami tekanan untuk mencukup biaya jaminan sosial untuk orang dewasa meskipun dalam situasi tidak sedang pandemi kesehatan.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan Daerah, Pemkot Perbarui Data Wajib Pajak Terdaftar

Data asosiasi pemerintah lokal Inggris menyebutkan kekurangan biaya jaminan perawatan sosial orang dewasa hampir mencapai £4 miliar hingga 2025. Tantangan makin berat dengan Covid-19 yang memaksa orang lebih banyak berdiam di rumah tanpa pekerjaan.

Sementara itu, Pemerintah Inggris sudah mengalokasikan £4,8 miliar berupa dana hibah umum dan khusus untuk pemerintah daerah untuk tahun ini, ditambah dana jaminan sosial dari skema insentif perlindungan pekerja sebesar £37 juta.

"Dengan berbagai aliran bantuan dan stimulus, defisit anggaran pemerintah daerah di seluruh Inggris diperkirakan mencapai £2 miliar untuk periode 2020-2021," sebut IFS.

Baca Juga:
Thailand Siapkan Diskon Pajak dan Visa 10 Tahun bagi Tenaga Ahli Asing

IFS memberikan rekomendasi perihal persoalan anggaran yang dialami pemerintah daerah Inggris. Pertama, pemerintah pusat memberikan lebih banyak dana transfer berupa hibah umum kepada daerah.

Kedua, menduplikasi cara hemat Wales menyikapi defisit APBD pemerintah daerah, tetapi tetap dapat memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada daerah untuk menggunakan anggaran.

"Salah satu pilihan adalah mengikuti cara Wales. Disana, pemerintah daerah mengajukan klaim seberapa banyak biaya tambahan harus dikeluarkan pada tahun ini," tulis laporan IFS seperti dilansir Thiis UK. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Jumat, 17 Mei 2024 | 11:17 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! Ada 8.758 WP Ajukan Perpanjangan Lapor SPT Tahunan 2023

Jumat, 17 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tahukah Kamu? Di Mana Negara Menyimpan Uang yang Terkumpul dari Pajak?

Jumat, 17 Mei 2024 | 10:10 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Ini Tugas Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak yang Dibentuk MA

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:52 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tunjuk 6 PMSE Jadi Pemungut PPN, Mulai dari Amazon Hingga Evernote

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Trik Adaptasi Mental bagi Praktisi Pajak di Situasi VUCA

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:37 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Lengkap, Ini Susunan Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak di MA