Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gugatan terhadap UU Cipta Kerja Terus Bertambah

A+
A-
0
A+
A-
0
Gugatan terhadap UU Cipta Kerja Terus Bertambah

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Jumlah gugatan terhadap UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) terus bertambah. Berdasarkan daftar pengajuan permohonan perkara pada laman mkri.id, jumlah permohonan pengujian formil dan materiil sudah mencapai 6 permohonan.

Terbaru, pemohon bernama Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) tercatat mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil atas UU sapu jagat tersebut.

Dalam surat permohonannya, DEN KSBSI menuding pemerintah sama sekali tidak melibatkan unsur atau partisipasi pekerja dalam perumusan UU Cipta Kerja.

Baca Juga: 4 Jenis Penghasilan yang Tidak Dikenai Pajak dalam UU Cipta Kerja

"Satuan tugas bersama yang dibentuk Kemeko Perekonomian itu berjumlah 137 orang, seluruhnya berasal dari unsur pemerintah dan pengusaha, tidak seorangpun berasal dari unsur pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh," tulis DEN KSBSI dalam suratnya, dikutip Selasa (10/11/2020).

Sejak terbitnya keputusan pembentukan satuan tugas tersebut, stakeholder dari pekerja baik DEN KSBSI dan 10 federasi yang terafiliasi DEN KSBSI sudah mengajukan keberatan atas tidak adanya unsur pekerja dalam satuan tugas tersebut.

"Walaupun telah diprotes, pemerintah tetap tidak memasukkan unsur pekerja dalam satuan tugas. Artinya pemerintah tidak bersedia melibatkan pekerja/buruh dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja," tulis DEN KSBSI dalam suratnya.

Baca Juga: Kontribusi Pajak UMKM Masih Perlu Diperbesar

Pada sisi lain, DEN KSBSI mengakui telah diundang oleh Kementerian Koordinator Perekonomian hingga Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas UU Cipta Kerja.

Namun, DEN KSBSI menyatakan unsur pemerintah hanya memaparkan isu-isu besar tentang jumlah pengangguran dan urgensi peningkatan investasi, bukan pasal terkait dengan ketenagakerjaan yang akan diubah melalui UU Cipta Kerja.

"Para pimpinan serikat pekerja/serikat buruh dalam setiap pertemuan selalu meminta dan mendesak pemerintah supaya yang dibahas adalah pasal per pasal dan ayat per ayat isi RUU Cipta Kerja, tapi pemerintah tak bergeming," tulis DEN KSBSI.

Baca Juga: Kebijakan Pengecualian Dividen dari Objek PPh Tepat, Ini Kata Pakar

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, DEN KSBSI meminta kepada MK untuk menguji secara formil pembentukan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terutama pada Bab IV tentang Ketenagakerjaan.

Dalam pengujian formil, DEN KSBSI memohon kepada MK untuk mengabulkan permohonan pengujian formil dari pemohon dan menyatakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja khususnya Bab IV tidak memenuhi ketentuan undang-undang serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Bsi)

Baca Juga: Tuntaskan Dua Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Ini Kata DJP
Topik : UU Cipta Kerja, uji material UU Cipta Kerja, mahkamah konstitusi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 08 Maret 2021 | 10:44 WIB
PMK 18/2021
Jum'at, 05 Maret 2021 | 10:18 WIB
PMK 18/2021
Kamis, 04 Maret 2021 | 18:41 WIB
PMK 18/2021
Kamis, 04 Maret 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN