Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Gugatan terhadap UU Cipta Kerja Terus Bertambah

A+
A-
0
A+
A-
0
Gugatan terhadap UU Cipta Kerja Terus Bertambah

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Jumlah gugatan terhadap UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) terus bertambah. Berdasarkan daftar pengajuan permohonan perkara pada laman mkri.id, jumlah permohonan pengujian formil dan materiil sudah mencapai 6 permohonan.

Terbaru, pemohon bernama Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) tercatat mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil atas UU sapu jagat tersebut.

Dalam surat permohonannya, DEN KSBSI menuding pemerintah sama sekali tidak melibatkan unsur atau partisipasi pekerja dalam perumusan UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Swasta Penyalur Pembiayaan Murah untuk UMK Bisa Raih Insentif Pajak

"Satuan tugas bersama yang dibentuk Kemeko Perekonomian itu berjumlah 137 orang, seluruhnya berasal dari unsur pemerintah dan pengusaha, tidak seorangpun berasal dari unsur pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh," tulis DEN KSBSI dalam suratnya, dikutip Selasa (10/11/2020).

Sejak terbitnya keputusan pembentukan satuan tugas tersebut, stakeholder dari pekerja baik DEN KSBSI dan 10 federasi yang terafiliasi DEN KSBSI sudah mengajukan keberatan atas tidak adanya unsur pekerja dalam satuan tugas tersebut.

"Walaupun telah diprotes, pemerintah tetap tidak memasukkan unsur pekerja dalam satuan tugas. Artinya pemerintah tidak bersedia melibatkan pekerja/buruh dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja," tulis DEN KSBSI dalam suratnya.

Baca Juga: Siapkan Insentif Pajak, Pemerintah Bakal Atur Kriteria UMK Tertentu

Pada sisi lain, DEN KSBSI mengakui telah diundang oleh Kementerian Koordinator Perekonomian hingga Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas UU Cipta Kerja.

Namun, DEN KSBSI menyatakan unsur pemerintah hanya memaparkan isu-isu besar tentang jumlah pengangguran dan urgensi peningkatan investasi, bukan pasal terkait dengan ketenagakerjaan yang akan diubah melalui UU Cipta Kerja.

"Para pimpinan serikat pekerja/serikat buruh dalam setiap pertemuan selalu meminta dan mendesak pemerintah supaya yang dibahas adalah pasal per pasal dan ayat per ayat isi RUU Cipta Kerja, tapi pemerintah tak bergeming," tulis DEN KSBSI.

Baca Juga: DJP: Fasilitas PPh PMK 237/2020 Sudah Sejalan dengan UU Cipta Kerja

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, DEN KSBSI meminta kepada MK untuk menguji secara formil pembentukan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terutama pada Bab IV tentang Ketenagakerjaan.

Dalam pengujian formil, DEN KSBSI memohon kepada MK untuk mengabulkan permohonan pengujian formil dari pemohon dan menyatakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja khususnya Bab IV tidak memenuhi ketentuan undang-undang serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Bsi)

Baca Juga: Revisi Daftar Negatif Investasi, Pemerintah Rilis Draf Perpres Terbaru
Topik : UU Cipta Kerja, uji material UU Cipta Kerja, mahkamah konstitusi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Desember 2020 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 17 Desember 2020 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 16 Desember 2020 | 17:36 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 16 Desember 2020 | 14:18 WIB
RESTITUSI PAJAK
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: