Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Gubernur Minta Pengusaha Buat NPWP di Sumsel, Bukan Daerah Lain

1
1

Ilustrasi Jembatan Ampera, salah satu ikon di Palembang Sumatra Selatan. (foto: Wikipedia)

PALEMBANG, DDTCNews – Pengusaha yang ada di Sumatra Selatan diminta untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayahnya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru saat melakukan audiensi dengan Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumsel Imam Arifin, Senin (25/2/2019). Pendaftaran NPWP, sambungnya, menjadi salah satu pintu masuk yang akan berpengaruh bagi hasil pajak.

“Jadi bagi para pengusaha yang ada di Sumsel, selain mendaftarkan NPWP di Kantor Pajak Pusat, seharusnya mendaftarkan NPWP-nya di daerah ini agar ada kontribusi untuk masyarakat di Sumsel,” ungkap Herman Deru.

Baca Juga: PBB Naik 100%, Ini Penjelasan BPPD

Selama ini, menurut dia, banyak pengusaha yang mendaftarkan NPWP pribadi maupun perusahaan di KPP luar Provinsi Sumsel. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumsel tidak mendapatkan bagi hasil dari pembayaran pajak karena masuk ke daerah lain, tempat NPWP diterbitkan.

Dalam Pasal 31C Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) disebutkan bahwa penerimaan negara dari PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21—yang dipotong pemberi kerja—dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah tempat WP terdaftar.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Baca Juga: Punya NPWP Tapi Penghasilan Nihil, Perlu Lapor SPT?

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh tersebut sebesar 20%. Dari 20% tersebut, pemerintah daerah provinsi mendapat jatah 40%, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota mendapat 60%. Penyaluran dana bagi hasil ini disalurkan secara triwulanan.

“Saya meminta masyarakat pengusaha, BUMN, BUMD yang bergerak di Sumsel dapat memberikan kontribusinya bagi daerah ini melalui pembayaran pajaknya,” seru Herman Deru, seperti dilansir Sripoku.

Kepala Kanwil DJP Sumsel Imam Arifin meminta bantuan Herman Deru selaku kepala daerah untuk mengingatkan warga Sumsel agar dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filing. Kanwil DJP Sumselbabel pada mendapat jatah target penerimaan pajak Rp15,07 triliun pada tahun ini.

Baca Juga: Sistem Identitas Tunggal Jadi Fokus Pemerintah

“Ini rutin setiap tahun kami lakukan [imbauan untuk melaporkan SPT], sekaligus meminta Gubernur untuk dapat secara langsung memberikan contoh menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing, pada minggu kedua atau ketiga di bulan Maret 2019 mendatang,” jelasnya. (kaw)

“Jadi bagi para pengusaha yang ada di Sumsel, selain mendaftarkan NPWP di Kantor Pajak Pusat, seharusnya mendaftarkan NPWP-nya di daerah ini agar ada kontribusi untuk masyarakat di Sumsel,” ungkap Herman Deru.

Baca Juga: PBB Naik 100%, Ini Penjelasan BPPD

Selama ini, menurut dia, banyak pengusaha yang mendaftarkan NPWP pribadi maupun perusahaan di KPP luar Provinsi Sumsel. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumsel tidak mendapatkan bagi hasil dari pembayaran pajak karena masuk ke daerah lain, tempat NPWP diterbitkan.

Dalam Pasal 31C Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) disebutkan bahwa penerimaan negara dari PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21—yang dipotong pemberi kerja—dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah tempat WP terdaftar.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Baca Juga: Punya NPWP Tapi Penghasilan Nihil, Perlu Lapor SPT?

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh tersebut sebesar 20%. Dari 20% tersebut, pemerintah daerah provinsi mendapat jatah 40%, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota mendapat 60%. Penyaluran dana bagi hasil ini disalurkan secara triwulanan.

“Saya meminta masyarakat pengusaha, BUMN, BUMD yang bergerak di Sumsel dapat memberikan kontribusinya bagi daerah ini melalui pembayaran pajaknya,” seru Herman Deru, seperti dilansir Sripoku.

Kepala Kanwil DJP Sumsel Imam Arifin meminta bantuan Herman Deru selaku kepala daerah untuk mengingatkan warga Sumsel agar dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filing. Kanwil DJP Sumselbabel pada mendapat jatah target penerimaan pajak Rp15,07 triliun pada tahun ini.

Baca Juga: Sistem Identitas Tunggal Jadi Fokus Pemerintah

“Ini rutin setiap tahun kami lakukan [imbauan untuk melaporkan SPT], sekaligus meminta Gubernur untuk dapat secara langsung memberikan contoh menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing, pada minggu kedua atau ketiga di bulan Maret 2019 mendatang,” jelasnya. (kaw)

Topik : Sumatra Selatan, Palembang, NPWP
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO
Rabu, 24 Januari 2018 | 10:47 WIB
KABUPATEN BANYUMAS
Senin, 10 September 2018 | 11:11 WIB
KOTA MALANG