Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Gubernur Minta Pengusaha Buat NPWP di Sumsel, Bukan Daerah Lain

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi Jembatan Ampera, salah satu ikon di Palembang Sumatra Selatan. (foto: Wikipedia)

PALEMBANG, DDTCNews – Pengusaha yang ada di Sumatra Selatan diminta untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayahnya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru saat melakukan audiensi dengan Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumsel Imam Arifin, Senin (25/2/2019). Pendaftaran NPWP, sambungnya, menjadi salah satu pintu masuk yang akan berpengaruh bagi hasil pajak.

“Jadi bagi para pengusaha yang ada di Sumsel, selain mendaftarkan NPWP di Kantor Pajak Pusat, seharusnya mendaftarkan NPWP-nya di daerah ini agar ada kontribusi untuk masyarakat di Sumsel,” ungkap Herman Deru.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

Selama ini, menurut dia, banyak pengusaha yang mendaftarkan NPWP pribadi maupun perusahaan di KPP luar Provinsi Sumsel. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumsel tidak mendapatkan bagi hasil dari pembayaran pajak karena masuk ke daerah lain, tempat NPWP diterbitkan.

Dalam Pasal 31C Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) disebutkan bahwa penerimaan negara dari PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21—yang dipotong pemberi kerja—dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah tempat WP terdaftar.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Baca Juga: Pilih SIN atau Tetap NPWP? Tulis Komentarnya, Raih Handphonenya

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh tersebut sebesar 20%. Dari 20% tersebut, pemerintah daerah provinsi mendapat jatah 40%, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota mendapat 60%. Penyaluran dana bagi hasil ini disalurkan secara triwulanan.

“Saya meminta masyarakat pengusaha, BUMN, BUMD yang bergerak di Sumsel dapat memberikan kontribusinya bagi daerah ini melalui pembayaran pajaknya,” seru Herman Deru, seperti dilansir Sripoku.

Kepala Kanwil DJP Sumsel Imam Arifin meminta bantuan Herman Deru selaku kepala daerah untuk mengingatkan warga Sumsel agar dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filing. Kanwil DJP Sumselbabel pada mendapat jatah target penerimaan pajak Rp15,07 triliun pada tahun ini.

Baca Juga: Soal SIN, Hadi Poernomo: Butuh Keberanian & Political Will Pemerintah

“Ini rutin setiap tahun kami lakukan [imbauan untuk melaporkan SPT], sekaligus meminta Gubernur untuk dapat secara langsung memberikan contoh menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing, pada minggu kedua atau ketiga di bulan Maret 2019 mendatang,” jelasnya. (kaw)

“Jadi bagi para pengusaha yang ada di Sumsel, selain mendaftarkan NPWP di Kantor Pajak Pusat, seharusnya mendaftarkan NPWP-nya di daerah ini agar ada kontribusi untuk masyarakat di Sumsel,” ungkap Herman Deru.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

Selama ini, menurut dia, banyak pengusaha yang mendaftarkan NPWP pribadi maupun perusahaan di KPP luar Provinsi Sumsel. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumsel tidak mendapatkan bagi hasil dari pembayaran pajak karena masuk ke daerah lain, tempat NPWP diterbitkan.

Dalam Pasal 31C Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) disebutkan bahwa penerimaan negara dari PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21—yang dipotong pemberi kerja—dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah tempat WP terdaftar.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Baca Juga: Pilih SIN atau Tetap NPWP? Tulis Komentarnya, Raih Handphonenya

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh tersebut sebesar 20%. Dari 20% tersebut, pemerintah daerah provinsi mendapat jatah 40%, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota mendapat 60%. Penyaluran dana bagi hasil ini disalurkan secara triwulanan.

“Saya meminta masyarakat pengusaha, BUMN, BUMD yang bergerak di Sumsel dapat memberikan kontribusinya bagi daerah ini melalui pembayaran pajaknya,” seru Herman Deru, seperti dilansir Sripoku.

Kepala Kanwil DJP Sumsel Imam Arifin meminta bantuan Herman Deru selaku kepala daerah untuk mengingatkan warga Sumsel agar dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filing. Kanwil DJP Sumselbabel pada mendapat jatah target penerimaan pajak Rp15,07 triliun pada tahun ini.

Baca Juga: Soal SIN, Hadi Poernomo: Butuh Keberanian & Political Will Pemerintah

“Ini rutin setiap tahun kami lakukan [imbauan untuk melaporkan SPT], sekaligus meminta Gubernur untuk dapat secara langsung memberikan contoh menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing, pada minggu kedua atau ketiga di bulan Maret 2019 mendatang,” jelasnya. (kaw)

Topik : Sumatra Selatan, Palembang, NPWP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
berita pilihan
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
Jum'at, 16 September 2016 | 08:02 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 30 September 2016 | 10:01 WIB
KOTA BANDUNG
Rabu, 14 Desember 2016 | 17:18 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 30 Maret 2017 | 12:01 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 September 2016 | 13:31 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 17 Oktober 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 09 Oktober 2016 | 15:38 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kamis, 08 Desember 2016 | 11:23 WIB
KOTA MALANG