Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ganjal Rencana Bisnis Unilever, Partai Usulkan Pajak Sayonara

A+
A-
1
A+
A-
1
Ganjal Rencana Bisnis Unilever, Partai Usulkan Pajak Sayonara

Ilustrasi. (DDTCNews)

AMSTERDAM, DDTCNews—Niat perusahaan multinasional Unilever untuk menyatukan semua proses bisnis di London, Inggris tidak akan berjalan mudah dengan munculnya RUU pajak sayonara (departure tax) yang diinisiasi parlemen Belanda.

Partai Green Left mengajukan proposal kebijakan pajak baru untuk mencegah korporasi besar seperti Unilever angkat kaki keluar negeri. Rencana pungutan pajak tersebut nantinya berlaku untuk kegiatan divestasi korporasi multinasional.

"Dengan cara ini (kebijakan pajak), perusahaan besar akan tetap tinggal di Belanda dan mereka tetap berkontribusi secara adil di negara kami," kata pemimpin Partai Green Left Jesse Klaver, dikutip Rabu (12/8/2020).

Baca Juga: Tahun Depan, Isi dan Lapor SPT Sudah Bisa Melalui Smartphone

Inisiasi proposal kebijakan pajak kegiatan divestasi dari Green Left ini masih dalam proses pembahasan. Bila terealisasi, instrumen fiskal ini akan membuat raksasa seperti Unilever berpikir ulang untuk hengkang dari Belanda.

Rencana pungutan pajak berlaku untuk perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari €750 juta per tahun dan berniat untuk merelokasi kantor pusat keluar negeri. Untuk korporasi sekelas Unilever dengan relokasi kantor pusat ke London setidaknya harus membayar departure tax kepada pemerintah Belanda sebesar €11 miliar.

Menanggapi proposal RUU pajak divestasi tersebut, Unilever menilai usulan kebijakan yang diajukan Green Left merupakan tindakan politik ilegal. RUU pajak itu dinilai tidak menjamin iklim usaha yang kondusif dan mengakomodasi kepentingan bisnis.

Baca Juga: Makin Sengit! Komisi Eropa Resmi Ajukan Banding Sengketa Pajak Apple

Untuk diketahui, proses penggabungan operasional Unilever Belanda dan Inggris menjadi satu kantor pusat di London akan berlangsung tahun ini. Rencananya, proses penggabungan operasional perusahaan akan rampung pada 21-22 November 2020.

Sejak 1929, Unilever menggunakan dua kantor pusat. Kantor pusat Inggris bertanggung jawab atas produk perawatan rumah tangga, kecantikan dan perawatan pribadi, sedangkan kantor pusat Belanda bertanggung jawab atas bisnis makanan dan minuman.

Dilansir dari Express.uk, kantor pusat Unilever di Inggris setidaknya mempekerjakan sekitar 6.000 orang. Sedangkan kantor pusat Belanda menjadi sumber lapangan kerja untuk 2.500 orang. (rig)

Baca Juga: Komisi Eropa Ajukan Banding Kasus Sengketa Pajak Apple

Topik : belanda, pajak sayonara, departure tax, unilever, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 September 2020 | 15:05 WIB
INGGRIS
Jum'at, 18 September 2020 | 11:21 WIB
BELANDA
Kamis, 17 September 2020 | 18:00 WIB
BELGIA
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK