Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ganjal Rencana Bisnis Unilever, Partai Usulkan Pajak Sayonara

A+
A-
1
A+
A-
1
Ganjal Rencana Bisnis Unilever, Partai Usulkan Pajak Sayonara

Ilustrasi. (DDTCNews)

AMSTERDAM, DDTCNews—Niat perusahaan multinasional Unilever untuk menyatukan semua proses bisnis di London, Inggris tidak akan berjalan mudah dengan munculnya RUU pajak sayonara (departure tax) yang diinisiasi parlemen Belanda.

Partai Green Left mengajukan proposal kebijakan pajak baru untuk mencegah korporasi besar seperti Unilever angkat kaki keluar negeri. Rencana pungutan pajak tersebut nantinya berlaku untuk kegiatan divestasi korporasi multinasional.

"Dengan cara ini (kebijakan pajak), perusahaan besar akan tetap tinggal di Belanda dan mereka tetap berkontribusi secara adil di negara kami," kata pemimpin Partai Green Left Jesse Klaver, dikutip Rabu (12/8/2020).

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Inisiasi proposal kebijakan pajak kegiatan divestasi dari Green Left ini masih dalam proses pembahasan. Bila terealisasi, instrumen fiskal ini akan membuat raksasa seperti Unilever berpikir ulang untuk hengkang dari Belanda.

Rencana pungutan pajak berlaku untuk perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari €750 juta per tahun dan berniat untuk merelokasi kantor pusat keluar negeri. Untuk korporasi sekelas Unilever dengan relokasi kantor pusat ke London setidaknya harus membayar departure tax kepada pemerintah Belanda sebesar €11 miliar.

Menanggapi proposal RUU pajak divestasi tersebut, Unilever menilai usulan kebijakan yang diajukan Green Left merupakan tindakan politik ilegal. RUU pajak itu dinilai tidak menjamin iklim usaha yang kondusif dan mengakomodasi kepentingan bisnis.

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Untuk diketahui, proses penggabungan operasional Unilever Belanda dan Inggris menjadi satu kantor pusat di London akan berlangsung tahun ini. Rencananya, proses penggabungan operasional perusahaan akan rampung pada 21-22 November 2020.

Sejak 1929, Unilever menggunakan dua kantor pusat. Kantor pusat Inggris bertanggung jawab atas produk perawatan rumah tangga, kecantikan dan perawatan pribadi, sedangkan kantor pusat Belanda bertanggung jawab atas bisnis makanan dan minuman.

Dilansir dari Express.uk, kantor pusat Unilever di Inggris setidaknya mempekerjakan sekitar 6.000 orang. Sedangkan kantor pusat Belanda menjadi sumber lapangan kerja untuk 2.500 orang. (rig)

Baca Juga: Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Topik : belanda, pajak sayonara, departure tax, unilever, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak