Duh, Tarif Retribusi di DKI Jakarta Bakal Naik

JAKARTA, DDTCNews—Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kenaikan tarif retribusi daerah. Kenaikan tarif tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan mengubah Peraturan Daerah No.3/2012 tentang Retribusi Daerah.

Anies menyampaikan penyusunan raperda itu berdasarkan usulan perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan pemungutan retribusi. Selain itu, raperda tersebut juga berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah.

"Kita tahu Perda No 3 Tahun 2012 sudah 8 tahun. Banyak yang harus disesuaikan. Ini prinsipnya karena waktu, perubahan harga, kebijakan,” tutur Anies di di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, (4/3/2020).

Lebih lanjut, Anies menyebut perubahan yang diusung dalam raperda tersebut mencakup banyak sektor. Hal ini lantaran jenis retribusi beserta dinas yang menaungi sangat beragam. Dengan demikian, Anies menekankan raperda ini tidak hanya membahas perihal retribusi parkir melainkan banyak hal lain

“Saya nggak bisa bicara satu item saja, karena retribusi dan pajak daerah kan banyak sekali. Dinasnya saja tadi banyak sekali. Jadi tidak spesifik ini soal parkir saja, tapi yang lain-lain juga," kata Anies

Adapun Anies mengusulkan raperda itu untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Penyesuaian tersebut utamanya terkait dengan tarif dan perwujudan kepastian hukum dalam pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, tarif retribusi pada Provinsi DKI Jakarta belum ada berubah sejak 2012.

Anies menilai tarif retribusi daerah saat ini terbilang rendah. Padahal, seperti dilansir jpnn.com, mantan Menteri Pendidikan ini ingin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengoptimalkan pelayanannya. Untuk itu, penyesuaian diperlukan guna menunjang pemberian layanan yang lebih optimal

"Sasaran yang ingin diwujudkan tercapainya optimalisasi penerimaan dari retribusi daerah tahun 2020, menghapus retribusi pada tempat-tempat yang tidak maksimal, serta menaikkan tarif retribusi pada penggunaan fasilitas tertentu karena adanya potensi pendapatan retribusi daerah," tutur Anies. (Bsi)