Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

'Draf Baru RUU Hubungan Keuangan Segera Masuk DPR'

0

BANYAK kalangan menganggap rezim otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang berjalan sejak 1999 telah gagal menyejahterakan rakyat. Usulan pemekaran terus masuk, tetapi pada saat yang sama kinerja belanja, perizinan, pembangunan infrastruktur, tak kunjung ada perbaikan signifikan.

Celakanya, situasi sekarang seperti tidak imbang. RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tak kunjung diselesaikan, meski sekondannya, RUU Pemerintahan Daerah, juga beleid lain dalam satu paket seperti RUU Pemerintahan Desa, sudah lebih dari 2 tahun lalu dirampungkan.

Lalu apa solusi yang diracik pemerintah pusat untuk menyelesaikan menggantungnya pelaksanaan desentralisasi fiskal ini? Untuk menjawabnya, beberapa waktu yang lalu kami mewawancarai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo. Petikannya:

Baca Juga: Membangun Indonesia dari (Pajak) Daerah

Bisa Anda ceritakan nasib RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini?

Dahulu kan pernah dibahas tuh antara pemerintah dengan DPR yang lalu. Kemudian gagal, sampai terakhir itu pemerintah dengan DPR belum selesai. RUU Pemerintahan Daerah selesai, tetapi RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) belum selesai.

Karena itu, sekarang pembahasannya dimulai dari titik nol lagi. Makanya, dari nol itulah kami mulai melakukan perbaikan, pengkajian dan penyempurnaan. Nah, sekarang draf RUU HKPD yang baru sudah kami selesaikan, naskah akademiknya sudah jadi, sudah kami bahas di Panitia AntarKementerian (PAK).

Baca Juga: Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat

Saya juga sudah memberikan pesan ke Ibu Menteri Keuangan untuk meminta exercise dan secara tertulis terkait dengan implikasi anggarannya, dan dalam waktu dekat ini draf tersebut akan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk dibahas dalam sidang kabinet terbatas.

Selanjutnya akan dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi, pembahasannya di Kemenkumham. Nanti kalau sudah sampai pada tahap ini, InsyaAllah draf baru RUU HKPD bisa segera kami sampaikan ke DPR. Mungkin, antara akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 untuk kemudian bisa ditetapkan jadwal pembahasannya bersama DPR.

Lalu bagaimana nasib RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kan sangat terkait dengan RUU HKPD?

Baca Juga: Implementasi Desentralisasi Fiskal Masih Terganjal

Kami juga sedang menyiapkan RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sampai saat ini naskah akademiknya masih kami sempurnakan, kami revisi dan perbaiki. Ada beberapa hal yang masih kami cermati.

Nanti setelah itu akan disusul lagi dengan proses legal drafting-nya. Ini supaya sinkron dengan RUU HKPD, karena memang keduanya memiliki keterkaitan yang erat.

Banyak yang kecewa dan meminta agar otonomi dan desentralisasi dievaluasi. Pendapat Anda?

Baca Juga: Wamenkeu: Hubungan Pusat dan Daerah Harus Saling Mengisi

Sebetulnya kalau persoalannya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi, secara umum memang sudah waktunya kami evaluasi. Kalau kita lihat, dulu kan sudah 43 tahun kita tidak melakukan revisi sistem otonomi dan desentralisasi itu.

Kemudian untuk UU Pemerintahan Daerah itu direvisi tahun 1974, lalu ke 1999, dan 2004. Dari revisi tahun 1974 ke 2004 itu kan artinya sudah 30 tahun. Lalu terakhir UU yang disempurnakan yang berlaku 10 tahun sampai tahun 2014.

Tapi UU ini hadir 10 tahun saja, karena pada 2014 direvisi lagi. Jadi kita sebetulnya baru saja merevisi, tapi memang dinamika desentralisasi begitu cepat.

Baca Juga: Ini Alasan Mendagri Tolak 213 Daerah Otonom Baru

Menurut Anda, apa sih persoalan terbesar yang membuat rezim otonomi daerah seperti gagal?

Problem utamanya itu soal pemekaran daerah. Karena saat ini sudah menumpuk ratusan, nah inilah, muncul terus usulan untuk pemekaran. Implikasi fiskal pemekaran daerah ini luar biasa, khususnya untuk mengejar otonomi daerah. Karena ini bertahap dan langsung caranya.

Apalagi ada elit di daerah yang tidak puas, lalu membentuk satu komunitas dan membuat usulan kepada DPD dan DPR, agar DPD dan DPR berinisiatif mengajukan RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Ini di sini problematikanya.

Baca Juga: Machfud Sidik: Pentingnya Taxing Power Bagi Daerah

Bukannya semua usulan pemekaran daerah otonomi baru sudah dimoratorium dan sampai sekarang belum dicabut?

Iya, karena problem tadi itulah sebabnya kemudian kita lakukan moratorium. Kalau tidak dilakukan, ya enggak tahu deh bakal seperti apa. Dana Alokasi Umum (DAU)- nya tetap, naiknya pun paling cuma sedikit. Pembaginya itu yang naik besar.

Artinya, seluruh masyarakat daerah terkait yang akan menerima dampaknya. Makanya, sampai sekarang pemekaran daerah otonomi baru masih kami moratorium. Kalau tidak, efeknya bisa meluas dan tidak akan selesai problematika itu.

Baca Juga: Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat

Selain dari masalah perizinan dan segala macamnya seperti tumpang tindih aturan serta kinerja belanja yang tidak akuntabel, saya kira pemekaran daerah baru tersebut adalah persoalan utama otonomi daerah yang harus segera kami selesaikan. (Gfa/Amu)

Lalu apa solusi yang diracik pemerintah pusat untuk menyelesaikan menggantungnya pelaksanaan desentralisasi fiskal ini? Untuk menjawabnya, beberapa waktu yang lalu kami mewawancarai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo. Petikannya:

Baca Juga: Membangun Indonesia dari (Pajak) Daerah

Bisa Anda ceritakan nasib RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini?

Dahulu kan pernah dibahas tuh antara pemerintah dengan DPR yang lalu. Kemudian gagal, sampai terakhir itu pemerintah dengan DPR belum selesai. RUU Pemerintahan Daerah selesai, tetapi RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) belum selesai.

Karena itu, sekarang pembahasannya dimulai dari titik nol lagi. Makanya, dari nol itulah kami mulai melakukan perbaikan, pengkajian dan penyempurnaan. Nah, sekarang draf RUU HKPD yang baru sudah kami selesaikan, naskah akademiknya sudah jadi, sudah kami bahas di Panitia AntarKementerian (PAK).

Baca Juga: Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat

Saya juga sudah memberikan pesan ke Ibu Menteri Keuangan untuk meminta exercise dan secara tertulis terkait dengan implikasi anggarannya, dan dalam waktu dekat ini draf tersebut akan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk dibahas dalam sidang kabinet terbatas.

Selanjutnya akan dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi, pembahasannya di Kemenkumham. Nanti kalau sudah sampai pada tahap ini, InsyaAllah draf baru RUU HKPD bisa segera kami sampaikan ke DPR. Mungkin, antara akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 untuk kemudian bisa ditetapkan jadwal pembahasannya bersama DPR.

Lalu bagaimana nasib RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kan sangat terkait dengan RUU HKPD?

Baca Juga: Implementasi Desentralisasi Fiskal Masih Terganjal

Kami juga sedang menyiapkan RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sampai saat ini naskah akademiknya masih kami sempurnakan, kami revisi dan perbaiki. Ada beberapa hal yang masih kami cermati.

Nanti setelah itu akan disusul lagi dengan proses legal drafting-nya. Ini supaya sinkron dengan RUU HKPD, karena memang keduanya memiliki keterkaitan yang erat.

Banyak yang kecewa dan meminta agar otonomi dan desentralisasi dievaluasi. Pendapat Anda?

Baca Juga: Wamenkeu: Hubungan Pusat dan Daerah Harus Saling Mengisi

Sebetulnya kalau persoalannya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi, secara umum memang sudah waktunya kami evaluasi. Kalau kita lihat, dulu kan sudah 43 tahun kita tidak melakukan revisi sistem otonomi dan desentralisasi itu.

Kemudian untuk UU Pemerintahan Daerah itu direvisi tahun 1974, lalu ke 1999, dan 2004. Dari revisi tahun 1974 ke 2004 itu kan artinya sudah 30 tahun. Lalu terakhir UU yang disempurnakan yang berlaku 10 tahun sampai tahun 2014.

Tapi UU ini hadir 10 tahun saja, karena pada 2014 direvisi lagi. Jadi kita sebetulnya baru saja merevisi, tapi memang dinamika desentralisasi begitu cepat.

Baca Juga: Ini Alasan Mendagri Tolak 213 Daerah Otonom Baru

Menurut Anda, apa sih persoalan terbesar yang membuat rezim otonomi daerah seperti gagal?

Problem utamanya itu soal pemekaran daerah. Karena saat ini sudah menumpuk ratusan, nah inilah, muncul terus usulan untuk pemekaran. Implikasi fiskal pemekaran daerah ini luar biasa, khususnya untuk mengejar otonomi daerah. Karena ini bertahap dan langsung caranya.

Apalagi ada elit di daerah yang tidak puas, lalu membentuk satu komunitas dan membuat usulan kepada DPD dan DPR, agar DPD dan DPR berinisiatif mengajukan RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Ini di sini problematikanya.

Baca Juga: Machfud Sidik: Pentingnya Taxing Power Bagi Daerah

Bukannya semua usulan pemekaran daerah otonomi baru sudah dimoratorium dan sampai sekarang belum dicabut?

Iya, karena problem tadi itulah sebabnya kemudian kita lakukan moratorium. Kalau tidak dilakukan, ya enggak tahu deh bakal seperti apa. Dana Alokasi Umum (DAU)- nya tetap, naiknya pun paling cuma sedikit. Pembaginya itu yang naik besar.

Artinya, seluruh masyarakat daerah terkait yang akan menerima dampaknya. Makanya, sampai sekarang pemekaran daerah otonomi baru masih kami moratorium. Kalau tidak, efeknya bisa meluas dan tidak akan selesai problematika itu.

Baca Juga: Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat

Selain dari masalah perizinan dan segala macamnya seperti tumpang tindih aturan serta kinerja belanja yang tidak akuntabel, saya kira pemekaran daerah baru tersebut adalah persoalan utama otonomi daerah yang harus segera kami selesaikan. (Gfa/Amu)

Topik : Boediarso Teguh Widodo, desentralisasi fiskal, otonomi daerah
artikel terkait
Selasa, 07 Juni 2016 | 16:55 WIB
PERMANA ADI SAPUTRA:
Senin, 06 Juni 2016 | 20:11 WIB
YUNUS HUSEIN:
Jum'at, 17 Juni 2016 | 14:01 WIB
HARIYADI SUKAMDANI:
Senin, 20 Juni 2016 | 06:33 WIB
AGUS BAMBANG SETIOWIDODO:
berita pilihan
Kamis, 03 November 2016 | 17:29 WIB
T.P. OSTWAL:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Rabu, 27 Desember 2017 | 13:47 WIB
DIRJEN PAJAK ROBERT PAKPAHAN
Kamis, 28 Desember 2017 | 13:39 WIB
KETUA TIM PELAKSANA REFORMASI PERPAJAKAN SURYO UTOMO:
Rabu, 30 November 2016 | 13:55 WIB
SRI MULYANI INDRAWATI:
Selasa, 10 Januari 2017 | 17:56 WIB
HENDRAWAN SUPRATIKNO:
Kamis, 08 Maret 2018 | 19:25 WIB
JOHN HUTAGAOL:
Jum'at, 04 Agustus 2017 | 17:40 WIB
MONICA BHATIA:
Rabu, 07 Desember 2016 | 15:15 WIB
ACHMAD HAFISZ TOHIR:
Rabu, 22 Maret 2017 | 13:50 WIB
SURYO UTOMO:
0