KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Jelaskan Lagi 7 Layanan Khusus MITA Kepabeanan, Apa Saja?

Dian Kurniati | Jumat, 30 Desember 2022 | 17:30 WIB
DJBC Jelaskan Lagi 7 Layanan Khusus MITA Kepabeanan, Apa Saja?

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/12/2022). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjelaskan pelayanan jalur prioritas bagi importir dan/atau eksportir yang ditetapkan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan penetapan MITA Kepabeanan diatur dalam PMK 229/2015 s.t.d.d PMK 211/2016. Menurutnya, penetapan MITA Kepabeanan hanya diberikan kepada importir dan/atau eksportir terpilih untuk mendukung kelancaran arus barang.

"Hal tersebut merupakan inisiatif Bea Cukai untuk mendukung kelancaran arus barang sekaligus meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya, dikutip pada Jumat (30/12/2022).

Baca Juga:
Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Hatta mengatakan DJBC pertama kali melaksanakan uji coba jalur prioritas bagi importir dan eksportir terpilih sejak Agustus 2002. Kemudian, pemerintah memperkenalkan ketetapan MITA Kepabeanan agar importir dan eksportir memperoleh pelayanan yang lebih cepat.

Penetapan MITA Kepabeanan didasarkan pada profil perusahaan dan rekomendasi dari pihak internal maupun eksternal. Namun, terdapat syarat yang menjadi dasar pertimbangan DJBC untuk menetapkan suatu pihak sebagai MITA Kepabeanan, di antaranya memiliki reputasi kepatuhan yang baik selama 6 bulan terakhir, tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang sudah jatuh tempo, serta mendapatkan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari Ditjen Pajak.

Pemerintan memberikan 7 layanan khusus kepada MITA Kepabeanan. Pertama, importir dan eksportir sebagai mitra utama akan mendapatkan pemeriksaan pabean yang relatif sedikit.

Baca Juga:
Catat! Ini Beda Layanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan

Kedua, importir dan eksportir dapat melakukan pembongkaran barang impor tanpa penimbunan dan pengajuan permohonan (truck losing). Ketiga, importir dan eksportir dapat melakukan pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan stripping dan permohonan.

Keempat, untuk seluruh kegiatan kepabeanan yang wajib menggunakan jaminan, perusahaan dapat menggunakan corporate guarantee atau surat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan perusahaan untuk membayar pungutan negara dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan.

Kelima, untuk MITA Kepabeanan yang merupakan importir produsen, pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran berkala. Pembayaran berkala adalah penundaan kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor tanpa dikenai bunga.

Baca Juga:
Apa Itu Surat Pemberitahuan Jalur Merah?

Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada direktur teknis kepabeanan dengan melampirkan jaminan berupa corporate guarantee atau jaminan lainnya. Jika permohonan telah memenuhi syarat, direktur teknis kepabeanan atas nama dirjen bea dan cukai akan menerbitkan keputusan pembayaran berkala.

Keenam, para MITA Kepabeanan dalam kegiatan impornya diberikan pengecualian untuk menyampaikan hasil cetak pemberitahuan impor barang (PIB), kecuali impor barang yang mendapatkan fasilitas. Selain PIB, importir juga tidak perlu menyampaikan dokumen pelengkap pabean dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, penerimaan negara bukan pajak, dan dokumen pemesanan pita cukai.

"Juga, tidak perlu menyampaikan berkas hardcopy perizinan dari instansi teknis pada kantor pabean yang sudah menggunakan pertukaran data elektronik kepabeanan," ujar Hatta.

Baca Juga:
DJBC Sebut Fasilitas ATA Carnet Bisa Dimanfaatkan untuk Produksi Film

Ketujuh, DJBC juga menyediakan pelayanan dari pejabat yang menangani layanan informasi atau client coordinator khusus untuk MITA Kepabeanan. Salah satu tugas client coordinator MITA yakni monitoring dan evaluasi perusahaan sehingga DJBC dapat melaksanakan pengujian terhadap beberapa instrumen proses kepabeanan.

Hatta menegaskan DJBC akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada MITA Kepabeanan. Di sisi lain, dia juga mengingatkan perusahaan MITA Kepabeanan agar berkomitmen mempertahankan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan kepabeanan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Rabu, 17 April 2024 | 17:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Surat Pemberitahuan Jalur Merah?

Rabu, 17 April 2024 | 09:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas ATA Carnet Bisa Dimanfaatkan untuk Produksi Film

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M