Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Demo Pajak 75 Hari, 309 Warga Tewas

0
0

MANAGUA, DDTCNews – Warga Nikaragua Amerika Tengah melakukan protes setelah pemerintahan Presiden Daniel Ortega mengumumkan pemotongan uang pensiun seiring meningkatkan tarif pajak. Dikabarkan, 309 demonstran tewas, 1.500 orang luka-luka dan ratusan orang ditangkap atas aksi brutal.

The Nicaraguan Association for Human Rights (ANPDH) menuduh pemerintah secara sengaja menyerang demonstran dengan tindakan yang mematikan. Tuduhan ini berlandaskan adanya aksi militer yang membakar sejumlah toko untuk memusnahkan para demonstran.

Aksi protes yang berlangsung selama 75 hari sejak 19 April – 2 Juli 2018 itu terdiri dari serikat pekerja, pebisnis, mahasiswa, akademisi dan para pengamat, menganggap kebijakan yang diterbitkan pemerintah justru menindas warga Nikaragua.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Vice President for Programs at Washington Office on Latin America Latin Geoff Thale mengatakan  pemerintah sempat beranggapan upaya membubarkan demonstran bisa berjalan lancar. Sayangnya para demonstran terutama mahasiswa justru melawan dengan keras.

“Demo itu bermula dari pemotongan pensiun dan kenaikan tarif pajak. Demonstran menganggap pendekatan maupun kebijakan selama satu dekade pemerintahan Daniel Ortega terlalu otoriter,” katanya seperti dilansir newsweek.com, Rabu (4/7).

Lebih lanjut Thale menegaskan pemerintah Nikaraguan bisa mengakhiri kekerasan secara cepat dengan memerintahkan pasukan keamanan. Namun Ortega belum berupaya untuk mengurangi kerusuhan tersebut, bahkan hingga saat ini.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Meskipun pemerintah Ortega secara terbuka ingin berdiskusi dengan demonstran mengenai masalah terkait, asosiasi HAM justru menilai upaya itu hanyalah topeng Ortega untuk melanjutkan penindasan kepada warganya pada masa mendatang.

Menurutnya demonstrasi tersebut telah menunjukkan rasa kekecewaan warga Nikaragua dan ingin Ortega mengundurkan diri dari jabatan Presiden sesegera mungkin.

Hal ini pun ditanggapi oleh Direktur Amnesty International America Erika Guevara Rosas menegaskan kepura-puraan Ortega untuk berdiskusi merupakan triknya dalam melakukan pemerintahan, seperti halnya yang terjadi selama akhir pekan belakangan ini.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

“Setiap warga Nikaragua tidak harus terus menerus melihat warga lainnya mati akibat dari demonstrasi itu,” pungkas Erika. (Amu)

Aksi protes yang berlangsung selama 75 hari sejak 19 April – 2 Juli 2018 itu terdiri dari serikat pekerja, pebisnis, mahasiswa, akademisi dan para pengamat, menganggap kebijakan yang diterbitkan pemerintah justru menindas warga Nikaragua.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Vice President for Programs at Washington Office on Latin America Latin Geoff Thale mengatakan  pemerintah sempat beranggapan upaya membubarkan demonstran bisa berjalan lancar. Sayangnya para demonstran terutama mahasiswa justru melawan dengan keras.

“Demo itu bermula dari pemotongan pensiun dan kenaikan tarif pajak. Demonstran menganggap pendekatan maupun kebijakan selama satu dekade pemerintahan Daniel Ortega terlalu otoriter,” katanya seperti dilansir newsweek.com, Rabu (4/7).

Lebih lanjut Thale menegaskan pemerintah Nikaraguan bisa mengakhiri kekerasan secara cepat dengan memerintahkan pasukan keamanan. Namun Ortega belum berupaya untuk mengurangi kerusuhan tersebut, bahkan hingga saat ini.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Meskipun pemerintah Ortega secara terbuka ingin berdiskusi dengan demonstran mengenai masalah terkait, asosiasi HAM justru menilai upaya itu hanyalah topeng Ortega untuk melanjutkan penindasan kepada warganya pada masa mendatang.

Menurutnya demonstrasi tersebut telah menunjukkan rasa kekecewaan warga Nikaragua dan ingin Ortega mengundurkan diri dari jabatan Presiden sesegera mungkin.

Hal ini pun ditanggapi oleh Direktur Amnesty International America Erika Guevara Rosas menegaskan kepura-puraan Ortega untuk berdiskusi merupakan triknya dalam melakukan pemerintahan, seperti halnya yang terjadi selama akhir pekan belakangan ini.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

“Setiap warga Nikaragua tidak harus terus menerus melihat warga lainnya mati akibat dari demonstrasi itu,” pungkas Erika. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, protes pajak, nikaragua
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 16 Mei 2019 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 15 Mei 2019 | 17:49 WIB
BELANDA
Selasa, 14 Mei 2019 | 15:21 WIB
KENYA
Senin, 13 Mei 2019 | 15:18 WIB
SELANDIA BARU