Fokus
Literasi
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Deadline Makin Dekat, Giliran Pegawai Bank Jadi Sasaran Promosi PPS

A+
A-
0
A+
A-
0
Deadline Makin Dekat, Giliran Pegawai Bank Jadi Sasaran Promosi PPS

Ilustrasi.

SAMARINDA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) terus menggencarkan sosialisasi program pengungkapan sukarela (PPS). Apalagi, periode pelaksanaan PPS makin mendekati batas akhirnya yakni 30 Juni 2022. Artinya, sisa waktu pelaksanaan PPS hanya 1,5 bulan.

Promosi dan sosialisasi PPS pun tidak cuma diadakan oleh Kantor Pusat DJP. Unit vertikal di daerah juga ikut menggelar beragam kegiatan sosialisasi, termasuk yang dilakukan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu, Kalimantan Timur.

Dalam sosialisasi PPS yang diadakan KPP Pratama Samarinda Ulu belum lama ini, kantor pajak menyasar pegawai bank sebagai pesertanya. Petugas pajak mendatangi kantor Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kaltim (BPD Kaltim Kaltara).

Baca Juga: Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Kepala KPP Pratama Samarinda Ulu Hutomo Budi menyampaikan sambutannya dengan mengajak seluruh petinggi BPD, termasuk jajaran direksi, komisaris, serta kepala cabang untuk memanfaatkan PPS.

Dikutip dari siaran pers DJP, KPP Pratama Samarinda Ulu berkomitmen memberikan pendampingan apabila ada wajib pajak sekaligus pegawai di lingkungan BPD Kaltim Kaltara yang bersedia mengungkapkan hartanya melalui PPS.

"Kami berikan nomor layanan konsultasi PPS apabila butuh informasi lebih lanjut," ujar Hutomo, dilansir pajak.go.id, Sabtu (13/5/2022).

Baca Juga: WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Ini bukan kali pertama unit vertikal DJP menggelar sosialisasi PPS dengan menyasar profesi atau kalangan tertentu. Sebelumnya, berbagai kegiatan promosi PPS sudah pernah digelar dengan sasaran peserta dari profesi dokter, pedagang, hingga nasabah prioritas perbankan.

DJP juga memanfaatkan kanal media sosial untuk mengingatkan wajib pajak agar segera mengikuti PPS.

DJP melalui media sosial Twitter mengingatkan periode PPS akan segera berakhir. Wajib pajak pun diimbau memanfaatkan program tersebut sebelum terlambat.

Baca Juga: KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

"Program pengungkapan sukarela masih berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022," tulis DJP melalui akun @DitjenPajakRI.

DJP dalam berbagai kesempatan juga menyebut PPS sebagai momentum yang tepat bagi wajib pajak untuk lebih patuh membayar pajak. Melalui program tersebut, wajib dapat menyampaikan hartanya yang belum terlaporkan secara benar dalam SPT Tahunan.

"Manfaatkan programnya untuk mengungkap semuanya yang selama ini masih belum diungkapkan," tulis DJP di Twitter.

Baca Juga: PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Pemerintah mengadakan program pengungkapan sukarela (PPS) berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Program tersebut hanya terlaksana selama 6 bulan, yakni pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Nantinya, peserta PPS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final yang tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. Tarif PPh final lebih rendah diberikan apabila wajib pajak menginvestasikan hartanya pada surat berharga negara (SBN) dan kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan. (sap)

Baca Juga: Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

SUGIYANTO, BBA

Sabtu, 14 Mei 2022 | 14:51 WIB
Bagaimana dengan kepemilikan asset/ harta para penyelenggara negara, PNS, anggota TNI/ Polri, apakah juga dibidik oleh Ditjen Pajak, apakah berani Ditjen Pajak? Justru yang rawan potensi melaporkan tidak benar
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI BALI

Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu