Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Dari Menkeu Jadi Kanselir Jerman, Begini Arah Kebijakan Olaf Scholz

A+
A-
0
A+
A-
0
Dari Menkeu Jadi Kanselir Jerman, Begini Arah Kebijakan Olaf Scholz

Kanselir Jerman yang baru terpilih Olaf Scholz dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier berpose untuk foto bersama dengan menteri kabinet yang baru ditunjuk dalam sebuah upacara di Bellevue Palace di Berlin, Jerman, Rabu (8/12/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Hannibal Hanschke/aww/cfo

BERLIN, DDTCNews - Menteri Keuangan Olaf Scholz resmi naik pangkat menjadi Kanselir Jerman. Olaf menggantikan Angela Merkel yang sudah menjabat kanselir selama 16 tahun.

Laporan BBC Inggris menyebutkan terpilihnya Scholz menjadi momen penting bagi perekonomian Eropa dan dunia. Pada sisi perpajakan tidak ada perubahan besar yang akan terjadi dibanding kepemimpinan sebelumnya.

Jerman merupakan pendukung utama tercapainya konsensus global. Kesepakatan yang dibahas oleh OECD tersebut akan mereformasi kebijakan perpajakan internasional.

Baca Juga: Mundur, OECD Prediksi Implementasi Penuh Konsensus Pajak Mulai 2024

"Perjanjian ini benar-benar akan mengubah dunia," kata Olaf Scholz dikutip pada Kamis (9/12/2021).

Kanselir Scholz juga diproyeksikan tetap melanjutkan kebijakan fiskal dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Belanja pemerintah tetap diberikan kepada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.

Kebijakan tersebut menjadi solusi jangka pendek yang akan dilanjutkan pemerintah melalui tunjangan langsung. Selanjutnya, desain pasar tenaga kerja yang mengandalkan skema kerja paruh waktu atau Kurzarbeit akan tetap dipertahankan.

Baca Juga: Yellen Bujuk Polandia Adopsi Pajak Minimum Global

Skema kerja Kurzarbeit dengan intervensi pemerintah menetapkan upah minimum menjadi jurus ampuh menghadapi krisis ekonomi. Kebijakan tersebut diperkenalkan pada 2010 saat Jerman menghadapi dampak krisis keuangan 2008 dan diadopsi negara anggota Uni Eropa lainnya.

"Tunjangan jangka pendek dan Kurzarbeit merupakan metode yang saya gunakan saat menjadi menteri tenaga kerja 10 tahun yang lalu. Sekarang itu sesuatu yang tidak hanya berlaku di Jerman tetapi di seluruh Uni Eropa," ungkapnya.

Laporan BBC menyatakan ada tantangan besar dalam pengelolaan fiskal yang menanti Scholz. Koalisi baru pemerintah telah memberikan komitmen untuk tidak meningkatkan beban pajak dan mengerem utang.

Baca Juga: Uni Eropa Usulkan Relaksasi Pajak atas Pembiayaan Ekuitas

"Tantangan yang akan muncul adalah bagaimana kanselir melakukan penyesuaian rencana belanja yang sedang berjalan tanpa menjalankan kebijakan kenaikan pajak dan kontrol ketat atas pinjaman," ulas laporan BBC. (sap)

Topik : Olaf Scholz, kanselir Jerman, Eropa, konsensus pajak global, pajak minimum global

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian