AMERIKA SERIKAT

Danai Proyek Infrastruktur, Wacana Pajak Karbon Berembus Lagi

Muhamad Wildan | Jumat, 22 Januari 2021 | 17:46 WIB
Danai Proyek Infrastruktur, Wacana Pajak Karbon Berembus Lagi

Ilustrasi. 

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sejumlah pengusaha yang dekat dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dikabarkan telah bertemu dan mulai mendiskusikan rencana pengenaan pajak karbon (carbon tax).

Pengenaan pajak karbon diharapkan mampu membantu pendanaan rencana program infrastruktur yang diusung Biden dengan estimasi kebutuhan dana hingga US$2 triliun atau kurang lebih senilai Rp28.145 triliun.

"Pengusaha yang dekat dengan Biden, yakni Dennis Mehiel dan mantan CEO Dow Chemical Andrew Liveris, mulai mendekati pengusaha-pengusaha lain untuk membicarakan mengenai pajak karbon dan pendanaan program infrastruktur,” ujar salah satu sumber yang mengetahui hal ini, dikutip dari cnbc.com, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Selain kedua pengusaha tersebut, anggota Senat AS dari Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan Biden, Chris Coons, juga disebut turut aktif mendiskusikan proposal pengenaan pajak karbon dengan politisi-politisi lainnya.

Adapun ide mengenai pengenaan pajak karbon sempat muncul di kalangan elit pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama, bahkan Donald Trump. Elit Partai Republik sempat mengajukan usulan pengenaan pajak karbon kepada Trump pada 2017 tapi ditolak.

Dalam kampanyenya, Biden berjanji untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi yang ramah lingkungan selama 4 tahun menjabat.

Baca Juga:
Singapura Resmi Naikkan Tarif Pajak Karbon sekitar Rp296.000 per Ton

Dalam perincian program yang diusung oleh selama kampanye, Biden berencana untuk mengembangkan transportasi umum berbahan bakar listrik. Beberapa transportasi yang dimaksud mulai dari kereta komuter hingga bus.

Dalam jangka panjang, Biden menargetkan Negeri Paman Sam bisa meraih status sebagai negara yang bebas dari energi karbon pada 2035. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara