Berita
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:00 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Closing Conference Wajib Direkam

A+
A-
1
A+
A-
1
Closing Conference Wajib Direkam

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak kini mewajibkan pemeriksa pajak melakukan perekaman pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference), melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomo SE-12/PJ/2016.

Surat itu merupakan bentuk penegasan DJP atas pelaksanaan closing conference antara pemeriksa pajak dan wajib pajak (WP). Selain wajib merekam, sebelumnya pemeriksa harus terlebih dahulu memberitahukan bahwa akan dilakukan perekaman. Hasil perekaman, baik berupa audio dan/atau visual, akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berita acara closing conference yang dilakukan.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan, aturan itu dibuuat guna meningkatkan kualitas temuan hasil pemeriksaan dan menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif, sehingga pada akhirnya menghasilkan surat ketetapan pajak (SKP) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Soal Shortfall Pajak, Kepala BKF: Teman-Teman di DJP Lagi Kerja Keras

“Aturan ini akan menjadi acuan bagi setiap Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dalam melaksanakan proses pembahasan akhir dengan WP,” kata Dirjen Pajak dalam surat yang berlaku sejak 31 Maret 2016.

Melalui surat itu, terdapat penegasan mengenai dua prosedur pemeriksaan yang wajib ada atau dilakukan oleh pemeriksa pajak. Pertama, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP). Kedua, memberikan hak hadir kepada WP dalam melakukan closing conference. Kedua hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Namun, perlu ditekankan, prosedur tersebut berlaku apabila yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kedua prosedur tersebut dikecualikan jika dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Baca Juga: Terindikasi Manipulasi Pajak, SPT 2.700 Perusahaan Ditolak Otoritas

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Hal penting lain dalam surat ederan itu antara lain memberikan penegasan tentang pemeriksaan untuk tujuan lain. Pasalnya, aturan mengenai jenis pemeriksaan satu ini seringkali terlupakan baik oleh pemeriksa pajak maupun WP.

Pada saat pemeriksaan tujuan lain, pemeriksa pajak dapat meminjam dokumen dari WP. Namun persoalan terjadi ketika secara tiba-tiba pemeriksa pajak menyampaikan SPHP dan menerbitkan SKP berdasarkan dokumen yang diberikan.

Baca Juga: Dianggap Kurang Bayar, Google Diperiksa Otoritas Pajak

Di sisi lain, karena WP mungkin tidak paham tentang prosedur pemeriksaan, ia dapat saja menerima ketetapan pajak tersebut. Dengan terbitnya surat ini, persoalan tersebut seharusnya tidak terjadi lagi.

“Penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP tidak berlaku atas pemeriksaan untuk tujuan lain, karena pemeriksaan untuk tujuan lain tidak dimaksudkan untuk menerbitkan ketetapan pajak (SKP/STP),” salah satu bunyi dalam surat itu.

Lebih lanjut, pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan untuk tujuan tertentu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti dalam rangka penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), pemberian NPWP/pengukuhan PKP secara jabatan, dan lain-lain. Perincian mengenai kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain diatur secara terpisah dalam SE-06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan.

Baca Juga: Penindakan Pengelakan Pajak Hasilkan Penerimaan Rp9 Triliun

Untuk WP, apabila atas dirinya dilakukan pemeriksaan pajak, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apakah pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau masuk kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain.

Hal itu sebetulnya dapat dilihat di surat pemerintah pemeriksaan (SP2) yang harus ditunjukkan oleh pemeriksa pajak. WP dapat melihat kode pemeriksaan yang tertera dalam SP2, di mana menurut SE-06/PJ/2016 kode pemeriksaan tujuan lain dimulai dengan angka 5. Misalnya, kode pemeriksaan 5321 dan 5322 untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP.

Baca Juga: Otoritas Pajak Diizinkan Tagih Rp5,8 Triliun ke Mantan PM Najib
Topik : pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak, closing conference
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 07 Oktober 2019 | 13:15 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 27 September 2019 | 13:30 WIB
AUSTRALIA
Kamis, 12 September 2019 | 14:04 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 09 September 2019 | 15:02 WIB
GIJZELING
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 26 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL