Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Closing Conference Wajib Direkam

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak kini mewajibkan pemeriksa pajak melakukan perekaman pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference), melalui  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomo SE-12/PJ/2016.

Surat itu merupakan bentuk penegasan DJP atas pelaksanaan closing conference antara pemeriksa pajak dan wajib pajak (WP). Selain wajib merekam, sebelumnya pemeriksa harus terlebih dahulu memberitahukan bahwa akan dilakukan perekaman. Hasil perekaman, baik berupa audio dan/atau visual, akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berita acara closing conference yang dilakukan.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan, aturan itu dibuuat guna  meningkatkan kualitas temuan hasil pemeriksaan dan menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif, sehingga pada akhirnya menghasilkan surat ketetapan pajak (SKP) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: SAF-T, Era Baru dalam Pemeriksaan Pajak

“Aturan ini akan menjadi acuan bagi setiap Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dalam melaksanakan proses pembahasan akhir dengan WP,” kata Dirjen Pajak dalam surat yang berlaku sejak 31 Maret  2016.

Melalui surat itu, terdapat penegasan mengenai dua prosedur pemeriksaan yang wajib ada atau dilakukan oleh pemeriksa pajak. Pertama, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP). Kedua, memberikan hak hadir kepada WP dalam melakukan closing conference. Kedua hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Namun, perlu ditekankan, prosedur tersebut berlaku apabila yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kedua prosedur tersebut dikecualikan jika dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Baca Juga: Download Aturan Lengkap Kebijakan Pemeriksaan Pajak Di Sini

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Hal penting lain dalam surat ederan itu antara lain memberikan penegasan tentang pemeriksaan untuk tujuan lain. Pasalnya, aturan mengenai jenis pemeriksaan satu ini seringkali terlupakan baik oleh pemeriksa pajak maupun WP.

Pada saat pemeriksaan tujuan lain, pemeriksa pajak dapat meminjam dokumen dari WP. Namun persoalan terjadi ketika secara tiba-tiba pemeriksa pajak menyampaikan SPHP dan menerbitkan SKP berdasarkan dokumen yang diberikan.

Baca Juga: Pemeriksaan Wajib Pajak Dibuat Semakin Selektif

Di sisi lain, karena WP mungkin tidak paham tentang prosedur pemeriksaan, ia dapat saja menerima ketetapan pajak tersebut. Dengan terbitnya surat ini, persoalan tersebut seharusnya tidak terjadi lagi.

“Penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP tidak berlaku atas pemeriksaan untuk tujuan lain, karena pemeriksaan untuk tujuan lain tidak dimaksudkan untuk menerbitkan ketetapan pajak (SKP/STP),” salah satu bunyi dalam surat itu.

Lebih lanjut, pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan untuk tujuan tertentu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti dalam rangka penghapusan  nomor pokok wajib pajak (NPWP), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), pemberian NPWP/pengukuhan PKP secara jabatan, dan lain-lain. Perincian mengenai kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain diatur secara terpisah dalam SE-06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan.

Baca Juga: Mengenal Surat Ketetapan Pajak

Untuk WP, apabila atas dirinya dilakukan pemeriksaan pajak, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apakah pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau masuk kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain.

Hal itu sebetulnya dapat dilihat di surat pemerintah pemeriksaan (SP2) yang harus ditunjukkan oleh pemeriksa pajak. WP dapat melihat kode pemeriksaan yang tertera dalam SP2, di mana menurut SE-06/PJ/2016 kode pemeriksaan tujuan lain dimulai dengan angka 5. Misalnya, kode pemeriksaan 5321 dan 5322 untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP.

Baca Juga: Pembayaran Pajak yang Masih Harus Dibayar sebelum Keberatan

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan, aturan itu dibuuat guna  meningkatkan kualitas temuan hasil pemeriksaan dan menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif, sehingga pada akhirnya menghasilkan surat ketetapan pajak (SKP) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: SAF-T, Era Baru dalam Pemeriksaan Pajak

“Aturan ini akan menjadi acuan bagi setiap Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dalam melaksanakan proses pembahasan akhir dengan WP,” kata Dirjen Pajak dalam surat yang berlaku sejak 31 Maret  2016.

Melalui surat itu, terdapat penegasan mengenai dua prosedur pemeriksaan yang wajib ada atau dilakukan oleh pemeriksa pajak. Pertama, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP). Kedua, memberikan hak hadir kepada WP dalam melakukan closing conference. Kedua hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Namun, perlu ditekankan, prosedur tersebut berlaku apabila yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kedua prosedur tersebut dikecualikan jika dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Baca Juga: Download Aturan Lengkap Kebijakan Pemeriksaan Pajak Di Sini

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Hal penting lain dalam surat ederan itu antara lain memberikan penegasan tentang pemeriksaan untuk tujuan lain. Pasalnya, aturan mengenai jenis pemeriksaan satu ini seringkali terlupakan baik oleh pemeriksa pajak maupun WP.

Pada saat pemeriksaan tujuan lain, pemeriksa pajak dapat meminjam dokumen dari WP. Namun persoalan terjadi ketika secara tiba-tiba pemeriksa pajak menyampaikan SPHP dan menerbitkan SKP berdasarkan dokumen yang diberikan.

Baca Juga: Pemeriksaan Wajib Pajak Dibuat Semakin Selektif

Di sisi lain, karena WP mungkin tidak paham tentang prosedur pemeriksaan, ia dapat saja menerima ketetapan pajak tersebut. Dengan terbitnya surat ini, persoalan tersebut seharusnya tidak terjadi lagi.

“Penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP tidak berlaku atas pemeriksaan untuk tujuan lain, karena pemeriksaan untuk tujuan lain tidak dimaksudkan untuk menerbitkan ketetapan pajak (SKP/STP),” salah satu bunyi dalam surat itu.

Lebih lanjut, pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan untuk tujuan tertentu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti dalam rangka penghapusan  nomor pokok wajib pajak (NPWP), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), pemberian NPWP/pengukuhan PKP secara jabatan, dan lain-lain. Perincian mengenai kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain diatur secara terpisah dalam SE-06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan.

Baca Juga: Mengenal Surat Ketetapan Pajak

Untuk WP, apabila atas dirinya dilakukan pemeriksaan pajak, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apakah pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau masuk kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain.

Hal itu sebetulnya dapat dilihat di surat pemerintah pemeriksaan (SP2) yang harus ditunjukkan oleh pemeriksa pajak. WP dapat melihat kode pemeriksaan yang tertera dalam SP2, di mana menurut SE-06/PJ/2016 kode pemeriksaan tujuan lain dimulai dengan angka 5. Misalnya, kode pemeriksaan 5321 dan 5322 untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP.

Baca Juga: Pembayaran Pajak yang Masih Harus Dibayar sebelum Keberatan
Topik : pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak, closing conference
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK