Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Cegah Kebocoran Anggaran, Ini Langkah Pemprov Sulsel

0
0

Gubernur Provinsi Sulsel Nurdin Abdullah (tengah).

MAKASSAR, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendorong penerbitan aset daerah dan mengoptimalisasi pendapatan daerah.

Sinergi antara Pemkot dan Pemkab seluruh wilayah Sulawesi Selatan dengan KPK dilakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Gubernur Provinsi Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan sejalan dengan itu, program pemberantasan korupsi akan dilaksanakan pada 9 sektor meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, dan pelayanan terpadu satu pintu.

Baca Juga: Dana Perimbangan Masih Sokong 73% Pendapatan Kabupaten Ini

Kemudian kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah, serta tematik. “Fokus kami bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya di Sulsel,” ujarnya di Makassar, Selasa (9/4).

Dalam pelaksanaan program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemda, KPK menggandeng institusi penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Sinergi ini dilakukan agar secara bersama-sama merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

Nurdin menjelaskan fokus utama sinergi dengan Bank Sulselbar dan BPN yakni untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui aplikasi berbasis online sebagai alat perekam pajak daerah. alat ini akan dipasang di sektor perhotelan, restoran, perparkiran dan hiburan.

Baca Juga: Pembayaran PBB Lewat Minimarket Dapat Respons Positif

Aplikasi tersebut pun bisa merekam nilai pajak yang harus disetor oleh wajib pajak sehingga meminimalisir kebocoran setoran pajak. dia berharap nilai pajak daerah bisa dipantau secara real time melalui aplikasi online itu.

Sedangkan, fokus kerja sama dengan BPN antara lain mencakup sertifikasi tanah pemerintah, koneksi host-to-host untuk pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penggunaan data bersama Zonasi Nilai Tanah, hingga pendaftaran tanah sistemik lengkap.

“Kunci dari strategi ini harus dilakukan secara transparan agar KPK bisa melihat dan perbankan bisa memantau sehingga saling menguntungkan,” imbuhnya seperti dilansir portalmakassar.com. (Bsi)

Baca Juga: Wah, Lebih dari Seribu Mobil Mewah Tunggak Pajak

Gubernur Provinsi Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan sejalan dengan itu, program pemberantasan korupsi akan dilaksanakan pada 9 sektor meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, dan pelayanan terpadu satu pintu.

Baca Juga: Dana Perimbangan Masih Sokong 73% Pendapatan Kabupaten Ini

Kemudian kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah, serta tematik. “Fokus kami bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya di Sulsel,” ujarnya di Makassar, Selasa (9/4).

Dalam pelaksanaan program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemda, KPK menggandeng institusi penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Sinergi ini dilakukan agar secara bersama-sama merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

Nurdin menjelaskan fokus utama sinergi dengan Bank Sulselbar dan BPN yakni untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui aplikasi berbasis online sebagai alat perekam pajak daerah. alat ini akan dipasang di sektor perhotelan, restoran, perparkiran dan hiburan.

Baca Juga: Pembayaran PBB Lewat Minimarket Dapat Respons Positif

Aplikasi tersebut pun bisa merekam nilai pajak yang harus disetor oleh wajib pajak sehingga meminimalisir kebocoran setoran pajak. dia berharap nilai pajak daerah bisa dipantau secara real time melalui aplikasi online itu.

Sedangkan, fokus kerja sama dengan BPN antara lain mencakup sertifikasi tanah pemerintah, koneksi host-to-host untuk pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penggunaan data bersama Zonasi Nilai Tanah, hingga pendaftaran tanah sistemik lengkap.

“Kunci dari strategi ini harus dilakukan secara transparan agar KPK bisa melihat dan perbankan bisa memantau sehingga saling menguntungkan,” imbuhnya seperti dilansir portalmakassar.com. (Bsi)

Baca Juga: Wah, Lebih dari Seribu Mobil Mewah Tunggak Pajak
Topik : sulsel, KPK, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
Jum'at, 16 September 2016 | 08:02 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 30 September 2016 | 10:01 WIB
KOTA BANDUNG
Rabu, 14 Desember 2016 | 17:18 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 30 Maret 2017 | 12:01 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 September 2016 | 13:31 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 17 Oktober 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 09 Oktober 2016 | 15:38 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kamis, 08 Desember 2016 | 11:23 WIB
KOTA MALANG