FILIPINA

Biayai Layanan Kesehatan, Pajak Rokok Diusulkan Naik

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 April 2019 | 16:14 WIB
Biayai Layanan Kesehatan, Pajak Rokok Diusulkan Naik

MANILA, DDTCNews – Pemerintah Filipina kembali didesak meningkatkan harga jual tembakau secara signifikan hingga berdampak pada peningkatan harga rokok dan produk tembakau lainnya. Usulan ini timbul saat peringatan Hari Kesehatan Dunia.

Mantan Presiden College of Physicians Filipina Anthony Leachon meminta kongres memperhatikan usulan kenaikan harga tembakau. Hasil peningkatan itu bisa dimanfaatkan untuk mendanai program Perawatan Kesehatan Universal (UHC).

“Dana tambahan yang dihasilkan dari kenaikan pajak tembakau secara signifikan itu akan sangat berperan dalam memenuhi mandat aturan UHC untuk memasukkan seluruh warga Filipina ke dalam Program Asuransi Kesehatan Nasional (NHIP),” ungkapnya di Manila, Minggu (7/4).

Baca Juga:
DPR Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Toko yang Beri Diskon ke Lansia

Menurut Anthony, dana tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menyubsidi premi asuransi bagi warga yang tidak mampu membayar premi. Sejumlah besar dana sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program tersebut.

“Secara signifikan, meningkatkan pajak tembakau akan terbukti menjadi sumber keuangan yang dapat diandalkan untuk jangka panjang, serta meyakinkan semua warga akan manfaat perawatan kesehatan berkualitas melalui NHIP,” katanya seperti dilansir manilastandard.net.

Anthony menjelaskan undang-undang UHC berupaya memperkuat sistem perawatan primer. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sistem perawatan primer mewakili tulang punggung UHC dan sangat penting dalam menyediakan layanan perawatan kesehatan secara penuh.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

Sesuai dengan aturan, seluruh warga Filipina harus terdaftar pada penyedia layanan kesehatan primer. Sebagai titik kontak pertama, penyedia layanan primer akan memeriksa pasien secara komprehensif dan merujuk pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi jika dibutuhkan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte awal tahun ini telah mengakui perlunya undang-undang kenaikan pajak tembakau setelah rapat dengar pendapat tentang rancangan undang-undang tersebut di Senat yang dipimpin oleh Senator Sonny Angara.

Angara mengatakan suatu perjanjian untuk meningkatkan pajak tembakau telah dibuat guna menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan UHC. Langkah itu diperkirakan akan dibahas lebih lanjut setelah pemilihan paruh waktu Kongres pada 13 Mei 2019.

Departemen Kesehatan mencatat ₱257 miliar (Rp69,88 triliun) dana untuk membiayai tahun pertama implementasi UHC. Departemen Keuangan menghitung kenaikan pajak rokok menjadi ₱60 (Rp16.286) per bungkus menghasilkan tambahan ₱30 miliar (Rp8,14 triliun). (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi