Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Biayai Layanan Kesehatan, Pajak Rokok Diusulkan Naik

0
0

MANILA, DDTCNews – Pemerintah Filipina kembali didesak meningkatkan harga jual tembakau secara signifikan hingga berdampak pada peningkatan harga rokok dan produk tembakau lainnya. Usulan ini timbul saat peringatan Hari Kesehatan Dunia.

Mantan Presiden College of Physicians Filipina Anthony Leachon meminta kongres memperhatikan usulan kenaikan harga tembakau. Hasil peningkatan itu bisa dimanfaatkan untuk mendanai program Perawatan Kesehatan Universal (UHC).

“Dana tambahan yang dihasilkan dari kenaikan pajak tembakau secara signifikan itu akan sangat berperan dalam memenuhi mandat aturan UHC untuk memasukkan seluruh warga Filipina ke dalam Program Asuransi Kesehatan Nasional (NHIP),” ungkapnya di Manila, Minggu (7/4).

Baca Juga: Pelaku Bisnis Minta Pemangkasan Insentif Pajak Ditinjau Lagi

Menurut Anthony, dana tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menyubsidi premi asuransi bagi warga yang tidak mampu membayar premi. Sejumlah besar dana sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program tersebut.

“Secara signifikan, meningkatkan pajak tembakau akan terbukti menjadi sumber keuangan yang dapat diandalkan untuk jangka panjang, serta meyakinkan semua warga akan manfaat perawatan kesehatan berkualitas melalui NHIP,” katanya seperti dilansir manilastandard.net.

Anthony menjelaskan undang-undang UHC berupaya memperkuat sistem perawatan primer. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sistem perawatan primer mewakili tulang punggung UHC dan sangat penting dalam menyediakan layanan perawatan kesehatan secara penuh.

Baca Juga: Lacak Kewajiban Pajak Pekerja Asing, Pemerintah Pakai Ini

Sesuai dengan aturan, seluruh warga Filipina harus terdaftar pada penyedia layanan kesehatan primer. Sebagai titik kontak pertama, penyedia layanan primer akan memeriksa pasien secara komprehensif dan merujuk pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi jika dibutuhkan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte awal tahun ini telah mengakui perlunya undang-undang kenaikan pajak tembakau setelah rapat dengar pendapat tentang rancangan undang-undang tersebut di Senat yang dipimpin oleh Senator Sonny Angara.

Angara mengatakan suatu perjanjian untuk meningkatkan pajak tembakau telah dibuat guna menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan UHC. Langkah itu diperkirakan akan dibahas lebih lanjut setelah pemilihan paruh waktu Kongres pada 13 Mei 2019.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Departemen Kesehatan mencatat ₱257 miliar (Rp69,88 triliun) dana untuk membiayai tahun pertama implementasi UHC. Departemen Keuangan menghitung kenaikan pajak rokok menjadi ₱60 (Rp16.286) per bungkus menghasilkan tambahan ₱30 miliar (Rp8,14 triliun). (Bsi)

“Dana tambahan yang dihasilkan dari kenaikan pajak tembakau secara signifikan itu akan sangat berperan dalam memenuhi mandat aturan UHC untuk memasukkan seluruh warga Filipina ke dalam Program Asuransi Kesehatan Nasional (NHIP),” ungkapnya di Manila, Minggu (7/4).

Baca Juga: Pelaku Bisnis Minta Pemangkasan Insentif Pajak Ditinjau Lagi

Menurut Anthony, dana tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menyubsidi premi asuransi bagi warga yang tidak mampu membayar premi. Sejumlah besar dana sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program tersebut.

“Secara signifikan, meningkatkan pajak tembakau akan terbukti menjadi sumber keuangan yang dapat diandalkan untuk jangka panjang, serta meyakinkan semua warga akan manfaat perawatan kesehatan berkualitas melalui NHIP,” katanya seperti dilansir manilastandard.net.

Anthony menjelaskan undang-undang UHC berupaya memperkuat sistem perawatan primer. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sistem perawatan primer mewakili tulang punggung UHC dan sangat penting dalam menyediakan layanan perawatan kesehatan secara penuh.

Baca Juga: Lacak Kewajiban Pajak Pekerja Asing, Pemerintah Pakai Ini

Sesuai dengan aturan, seluruh warga Filipina harus terdaftar pada penyedia layanan kesehatan primer. Sebagai titik kontak pertama, penyedia layanan primer akan memeriksa pasien secara komprehensif dan merujuk pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi jika dibutuhkan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte awal tahun ini telah mengakui perlunya undang-undang kenaikan pajak tembakau setelah rapat dengar pendapat tentang rancangan undang-undang tersebut di Senat yang dipimpin oleh Senator Sonny Angara.

Angara mengatakan suatu perjanjian untuk meningkatkan pajak tembakau telah dibuat guna menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan UHC. Langkah itu diperkirakan akan dibahas lebih lanjut setelah pemilihan paruh waktu Kongres pada 13 Mei 2019.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Departemen Kesehatan mencatat ₱257 miliar (Rp69,88 triliun) dana untuk membiayai tahun pertama implementasi UHC. Departemen Keuangan menghitung kenaikan pajak rokok menjadi ₱60 (Rp16.286) per bungkus menghasilkan tambahan ₱30 miliar (Rp8,14 triliun). (Bsi)

Topik : pajak rokok, biaya kesehatan, filipina
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS