JAKARTA, DDTCNews — Berita rencana penambahan lapisan pendapatan kena pajak orang pribadi (PPh 21) dalam revisi UU Pajak Penghasilan bertebaran di beberapa media cetak nasional hari ini, Kamis (12/5). Rencana tersebut dinilai akan berdampak pada naiknya setoran PPh 21.
Penambahan tersebut antara lain, lapisan pendapatan Rp50-Rp250 juta akan dipecah, dan akan dibuat lapisan baru untuk pendapatan di atas Rp1 miliar. Penambahan lapisan baru itu ditujukan agar pembayaran pajak untuk orang pribadi menjadi lebih seimbang.
Di luar itu, masih ada berita tentang rendahnya penyerapan anggaran dana alokasi khusus. Budaya lobi politik dan minimnya transparansi diduga menyebabkan membengkaknya sisa anggaran hingga Rp220 triliun. Lalu apa yang akan dilakukan Presiden? Berikut ringkasan berita selengkapnya:
- Pemerintah Utak-atik Tarif PPh Pribadi: Penambahan layer pada tarif PPh Pasal 21 akan dilakukan terhadap golongan penghasilan Rp 50- Rp 250 juta pertahun.
- Belanja Daerah Lambat, Presiden Kesal: Realisasi belanja DAK sampai akhir tahun hanya mencapai 30% dari pagu, Pemda diminta lapor.
- Indonesia Berpotensi Jadi Pemimpin Industri Otomotif: Penyesuaian tarif pajak dipercaya akan bangkitkan geliat penjualan dan produksi otomotif.
- Penunggak Makin Sulit Bersembunyi: Dua pengusaha asal Provinsi Papua Barat dibekuk di Surabaya dan sebagai bukti ketegasan otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya.
- Presiden Waspadai Utang: Penerbitan SUN yang tidak terkendali bahayakan ruang fiskal, pemerintah berencana mengevaluasi besaran bunga dan cicilan.
- AS Perkarakan China: Merugi miliaran dolar akibat kebijakan anti dumping, AS laporkan China ke WTO.
- Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 Segera Meluncur: Prosedur dan perizinan dinilai menyulitkan investor, Pemerintah diminta kepastiannya.
- Cukai Plastik Diduga Pajak Berganda: Mengganggu iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja, pengenaan cukai pada kemasan plastik dinilai kontra dengan Nota Keuangan APBN 2016.
- Reformasi Peradilan Untuk Penggal Korupsi: Uni Eropa memberi bantuan sebesar 10 Juta euro untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas layanan peradilan. (Dk)
Baca :
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
